Pj. Gubernur Kalbar Sambut Kedatangan Kepala BNPP Tito Karnavian

Indokalbar    Rabu, Desember 13, 2023    Comment   

Pj. Gubernur Kalbar Sambut Kedatangan Kepala BNPP Tito Karnavian

Pj. Gubernur Kalbar Sambut Kedatangan Kepala BNPP Tito Karnavian.

KUBU RAYA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda lainnya, beserta jajaran menyambut kedatangan Kepala BNPP Republik Indonesia Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri  di VIP Room Lanud Supadio Kubu Raya, Rabu (13/12/2023). 

Kepala BNPP RI Tito Karnavian dengan menggunakan Baju Kakhi disambut oleh Forkopimda beserta jajaran.

"Selamat Datang kembali di Kalimantan Barat Pak Menteri”, ucap Pj Gubernur Harisson. 

Kedatangan Kepala BNPP RI di Kalimantan Barat dalam rangka Kunjungan kerja ke PLBN Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Perjalanan ke PLBN Jagoi Babang direncanakan dengan menggunakan Helikopter.(ais)

28 Ribu Pekerja Rentan di Kalimantan Barat Terdaftar di Program Jamsostek

Indokalbar    Senin, Desember 11, 2023    Comment   

28 Ribu Pekerja Rentan di Kalimantan Barat Terdaftar di Program Jamsostek

Foto: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat, Piter Bones di wawancarai sejumlah wartawan di Pontianak, Minggu (10/12/2023) (ANTARA/Rendra Oxtora)

PONTIANAK – Sebanyak 28 ribu pekerja rentan di Provinsi Kalimantan Barat telah bergabung dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), hasil kerja sama Badan Penyelenggara Jamsostek dengan pemerintah setempat.

Menurut Piter Bones, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, program ini mengikuti Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial dan Pekerja Sosial Keagamaan.

Pekerja yang terdaftar menerima subsidi iuran sebesar Rp16.800 per orang selama 6 bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setelah masa subsidi, mereka dapat membayar sendiri atau melalui pihak penggajian.

Program ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta. 

Dari total peserta, subsidi sebesar Rp2,9 miliar sudah terserap 90 persen, dengan sisa 10 persen yang ditargetkan terpenuhi pada triwulan terakhir.

Pemerintah Provinsi berencana melanjutkan program di tahun 2024 dengan alokasi bagi 20 ribu peserta.

Dana dari APBD dan APBN akan mendukung program ini, dengan tunggu payung hukum untuk pelaksanaannya.

Piter Bones menegaskan bahwa meskipun ada kemungkinan sisa dana subsidi, itu akan terserap sepenuhnya setelah verifikasi, yang secara positif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Pendekatan jangka panjang ini mendapat apresiasi karena memberikan dampak positif bagi pekerja rentan di provinsi tersebut. 

Kepala BPJamsostek Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana, menegaskan kontribusi BPJamsostek terhadap 5 dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kalimantan Barat.

Ini mencerminkan konsep 'Pentahelix Strategic', di mana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan yang lebih luas, terutama dalam perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kalimantan Barat.

Source : ANTARA/Rendra Oxtora/Helti Marini S

Tekan Inflasi, Pj Gubernur Harisson Sampaikan Strategi 4K

Indokalbar    Sabtu, Desember 09, 2023    Comment   

Tekan Inflasi, Pj Gubernur Harisson Sampaikan Strategi 4K

Tekan Inflasi, Pj Gubernur Harisson Sampaikan Strategi 4K.

PONTIANAK -  Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat menggelar High Level Meeting Tim  Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat dan (TPID) Kabupaten/ Kota yang oleh  bersama seluruh jajaran pemangku kepentingan guna mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Barat yang dipimpin langsung Pj Gubernur Kalbar.

Pj Gubernur Kalbar mengatakan, angka inflasi Kalimantan Barat bergerak membaik di rentang 3±1% yang sejak bulan Januari - Agustus 2023 berada diatas 3% yoy (year on year), namun per bulan September-November dapat terjaga rendah, bahkan berada pada peringkat ketiga nasional (2,01% yoy) dalam 10 Provinsi terendah Inflasi Gabungan Kota Per Provinsi se Indonesia.

Terkait dengan inflasi inti yang komponennya cenderung menetap dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental yakni interaksi permintaan-penawaran dengan lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional dan inflasi mitra dagang.

"Maka, hal inilah yang mempengaruhi angka inflasi Kalimantan Barat sangat tergantung dengan kondisi ekonomi global, kebijakan Pemerintah Pusat akan berpengaruh pada administered price dan kebijakan Pemerintah Daerah akan berdampak pada angka inflasi volatile food," ucap Pj Gubernur Kalbar dr. Harisson , M.Kes., saat memimpin Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Jum'at (8/12/2023).

Harisson diselenggarakannya High Level Meeting menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada hari ini sebagai media koordinasi tertinggi Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menyepakati kebijakan bersama antisipasi komoditi bergejolak agar menjaga laju angka inflasi tetap berada di rentang 3±1%.

"Oleh karena itu, kita juga sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menajamkan strategi implementasi dengan 4 K (Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), sekaligus wadah silaturahmi TPID se-Kalimantan Barat," ujar Pj Gubernur.

Dirinya menambahkan, berdasarkan Roadmap TPID Nomor 58/EKON/2022 tanggal 6 Januari 2022, untuk tahun 2023, APBD Provinsi Kalimantan Barat telah menggelontorkan pembiayaan langsung dan tidak langsung Strategi 4K pengendalian inflasi sebesar 538 M dengan rincian, Strategi Keterjangkauan Harga sebesar 5,6 M, Strategi Ketersediaan Pasokan 26,8 M, Strategi Kelancaran Distribusi 502 M dan Strategi Komunikasi Efektif sebesar 3,8 M.

"Tentu tidak hanya dari sisi penganggaran saja yang kita lakukan, artinya, kita juga harus lebih masif dan sampai saat ini akhir November 2023, telah terlaksana 112 Kali Operasi Pasar dan 38 Kali Gerakan Pasar Murah, serta melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dana Pokir DPRD Prov. Kalbar) dibiayai Rp. 6,8 M untuk pemberian 136.750 batang/polybag cabai rawit siap panen yang tersebar di beberapa wilayah Kalbar diantaranya, Kab. Mempawah (32 Ribu), Kab. Sanggau (1,5 Ribu), Kab. Landak (12 Ribu), Kab. Kubu Raya (48,15 Ribu), Kota Singkawang (32 Ribu), Kota Pontianak (12 Ribu) serta Kab. Bengkayang (4 Ha)," Sambung Harisson.

Pada kesempatan tersebut, Harisson juga meminta kepada TPID Provinsi mengidentifikasi Data IPH (Indeks Perkembangan Harga) yang dirilis BPS setiap minggunya secara nasional dan menemukan bahwa frekuensi komoditas dengan andil perubahan harga terbesar yang sering muncul per 3 bulan terakhir periode Agustus - November disumbang oleh tiga komoditi utama yakni beras, daging ayam ras dan cabai rawit. Sedangkan frekuensi Wilayah Kabupaten/Kota dengan angka IPH Tertinggi, berurutan yakni Kab. Sambas, Kab. Melawi dan Kab. Kubu Raya.

"Saya berharap, TPID Provinsi agar terus meningkatkan sinergi, menguatkan koordinasi antar TPID Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya, melakukan strategi atau langkah-langkah efektif untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Kalbar," harap Harisson.

Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, bahwa angka inflasi kita memang cukup rendah, akan tetapi dirinya mengingatkan untuk juga berhati-hati dengan rendahnya angka inflasi bisa berdampak ke yang lain.

"Kita sama-sama berharap dan melihat apakah rendahnya angka inflasi di Kalimantan Barat ini dalam kategori baik atau bagaimana, yang jelas inflasi tahunan dari tahun ke tahun 2,01 dan tahun 2023 hanya mencapai 1,45 dan finalisasi di Bulan Desember," kata Kepala BPS Kalbar Muh. Saichudin.

Sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi tentu Bank Indonesia tidak hanya tinggal diam, untuk saat ini program pengendalian inflasi sudah cukup baik dan kita terus berupaya dengan semaksimal mungkin untuk membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi.

"Yang jelas BI selalu bersinergi bersama Pemprov Kalbar dan stakeholder lainnya, untuk sampai saat ini kita sudah melakukan sebanyak 97 kali menyelenggarakan pangan murah dan ini merupakan langkah efektif untuk pengendalian inflasi," ujar Kepala BI kalbar Nur Asyura Anggini Sari.

Senada dengan apa yang disampaikan Pj Gubernur bahwa kita juga melakukan penguatan dari sektor hulu juga terus kita upayakan dengan meningkatkan produksi serta memberikan bantuan berupa alat pertanian untuk mendukung kelancaran distribusi di daerah.

"Jadi kita tetap menjalankan implementasi dengan langkah strategi 4K yakni menjaga ketersediaan stok, menjaga kestabilan harga, menjaga kelancaran distribusi dan menjalin komunikasi efektif dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik," tutup N A Anggini Sari.(rfa)

TP-PKK Kalbar Gencar dalam Demo Memasak Kuliner untuk Cegah Stunting

Indokalbar    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

TP-PKK Kalbar Gencar dalam Demo Memasak Kuliner untuk Cegah Stunting

TP-PKK Kalbar Gencar dalam Demo Memasak Kuliner untuk Cegah Stunting.

PONTIANAK – Pada acara Ide Kuliner Lokal Festival Tahun 2023 di Rumah Budaya Kampung Caping Pontianak, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP.,M.Si., sebagai Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, mendorong upaya pencegahan stunting melalui demo memasak kuliner. 

Dalam kegiatan tersebut, beliau menekankan pentingnya Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang mengandung karbohidrat, protein hewani dari ikan, ayam, udang, serta lemak dari minyak makanan atau margarin untuk pertumbuhan optimal anak-anak.

Windy menjelaskan bahwa pengenalan sayuran di MPASI bisa dilakukan, namun hanya sebagai pengenalan, sementara memberikan makanan berserat seperti tempe, tahu, dan kentang disarankan setelah anak mencapai usia 11 bulan.

Selain kegiatan memasak, acara ini juga mengadakan pameran UMKM kuliner dengan layanan pembuatan sertifikat halal dan izin edar gratis hingga Oktober 2024, sembari mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk menikmati beragam kuliner lokal yang dihadirkan.

Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023

Indokalbar    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023

Pj Gubernur Kalbar Membuka Rapat APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2023.

PONTIANAK – Dr. Harisson, M.Kes., sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, membuka rapat kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2023 di Kota Pontianak pada Kamis (7/12/2023).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menekankan pentingnya pengurangan dampak perubahan iklim untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Menurut Harisson, mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan, ekonomi, dan penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur serta dampaknya terhadap provinsi-provinsi lain di Kalimantan.

Pj. Gubernur juga menilai bahwa percepatan pembangunan wilayah penyangga IKN sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kalimantan.

Ia menekankan perlunya infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan kota-kota di Kalimantan guna mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Rapat kerja ini menjadi wadah bagi APEKSI dalam mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan serta sebagai jembatan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam membangun Kota Pontianak serta kota-kota lain di Indonesia.

Pj. Gubernur Kalbar Ajak Semua Berantas Korupsi

Indokalbar    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

Pj. Gubernur Kalbar Ajak Semua Berantas Korupsi

Pj. Gubernur Harisson Ajak Semua Berantas Korupsi.

PONTIANAK - Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 di Pemerintah Provinsi Kalbar, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka secara resmi agenda tersebut di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis (7/12/2023).

Mengawali sambutannya, Pj. Gubernur mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menggerogoti keadilan dan kesetaraan serta menghambat kemajuan.

"Dampak korupsi sangatlah luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga dapat merusak budaya dan sendi-sendi kehidupan dalam bernegara," katanya.

Dirinya mengajak seluruh stakeholder bersama-sama memberantas korupsi dan ikut berperan aktif, sebagaimana telah tertuang dalam amanah undang-undang pemberantasan tindak korupsi.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan peran aktif semua pihak pada setiap tingkatannya mulai dari upaya preventif maupun upaya represif melalui pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sehingga pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional yang harus kita laksanakan bersama-sama," ajak Harisson.

Selain itu, dirinya menceritakan pengalaman saat diundang oleh KPK RI dan diagendakan meninjau gedung tahanan KPK.

"Jadi kami disuruh masuk ke ruang tahanan KPK dan dikunci selama 5 menit, ruangannya kecil di situlah toilet dan tempat tidurnya. Saya hanya merasakan 5 menit, itu rasanya minta ampun saya. Saya berharap kita semua tidak terjerat dari hal itu (korupsi)," ungkapnya..

Selanjutnya, Pj. Gubernur menyebut pada Tahun 2023, KPK mempunyai beberapa program unggulan, salah satunya program Desa Anti Korupsi.

"Hal ini merupakan upaya pencegahan, dimana berdasarkan data kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa, KPK mencatat dari Tahun 2014 sampai 2022 ada 841 kasus dengan tersangka 975 yang melibatkan Kepala Desa, Bendahara Keuangan Desa dan Sekretaris Desa," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Harisson berharap dengan adanya Kick Off Calon Desa Antikorupsi di Kalbar Tahun 2023, dapat menjadi percontohan Desa Anti Korupsi di setiap Kabupaten pada Tahun 2024.

"Saya berharap melalui program Desa Anti Korupsi ini, masyarakat beserta seluruh perangkat desa memahami tentang permasalahan tindak pidana korupsi dan dapat berperan aktif baik secara individu maupun kelompok dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga sekaligus menangkal adanya virus virus korupsi yang akan masuk desa," harapnya sembari menutup pidatonya.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) yang diserahkan oleh Pj. Gubernur Kalbar kepada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang menyabet peringkat 1 s/d 10.

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 12 Desa Anti Korupsi sebagai kick off replikasi percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Kalbar Tahun 2023.

Agenda ini turut dihadiri Forkopimda Kalbar ataupun pejabat yang mewakili, stakeholder terkait, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., Pj. Ketua DWP Kalbar, Ny. D. Efy Masfiaty M. Bari, dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.(wnd)

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023

Indokalbar    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023.

SANGGAU – Menuju penutupan Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat giat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Rapat Koordinasi Sinergitas Pemungutan Pajak Daerah menjadi panggung penting, dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Mohammad Bari, di Hotel Harvey Kabupaten Sanggau pada Kamis (7/12/2023).

Bari menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintahan untuk pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam konteks ini, ada tambahan jenis pemungutan pajak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dorongan sinergi dan kolaborasi diharapkan melalui pertukaran data, pembiayaan bersama, hingga kerja lapangan dalam mendukung pemungutan pajak yang efektif. Bari juga menyoroti peran penting pajak dalam pembiayaan pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam pajak menjadi fokus, dengan pemerintah daerah berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak. Selain itu, Bupati Sanggau juga menegaskan kewajiban pemungutan pajak di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.

Harapannya, kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama dalam mendorong kesadaran membayar pajak untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Rapat ini melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintahan, lembaga keuangan, hingga perusahaan di wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Langkah Kritis Dukung Pemindahan IKN ke Kalimantan

Aska    Kamis, November 09, 2023    Comment   

Langkah Kritis Dukung Pemindahan IKN ke Kalimantan

Upaya kolaborasi ekonomi masyarakat Kalbar diperkuat.

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyoroti peningkatan kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kalbar sebagai langkah krusial dalam mendukung perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan.

"Dengan ekonomi yang semakin kokoh, kesejahteraan masyarakat dapat terjamin, dan ini akan secara langsung mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan berada di Kalimantan. Presiden Jokowi telah menegaskan pentingnya Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ujar Harisson di Pontianak, pada hari Rabu.

Mengenai hal ini, Harisson menegaskan komitmennya untuk melibatkan Pentahelix guna menciptakan keselarasan di tengah masyarakat Kalbar melalui peningkatan ekonomi masyarakat.

Ia mengajak semua pihak terlibat untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dasar pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, dimulai dari tingkat desa.

"Kolaborasi melalui Pendekatan Pentahelix dengan melibatkan seluruh pihak terlibat, untuk bersama-sama membangun masyarakat yang sejahtera. Kami telah meminta kepala Pemerintahan Desa untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang bagaimana memulai proses pembangunan dari tingkat desa. Jika kita berkolaborasi secara komprehensif melalui pendekatan Pentahelix, saya yakin pertumbuhan ekonomi di Kalbar akan terjadi dengan cepat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Alexander, juga menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pindahnya IKN ke Kalimantan Timur yang diyakini akan berdampak pada Kalimantan Barat.

"Oleh karena itu, kita perlu bertindak aktif, dan Pemerintah Daerah perlu berperan serta dalam mempersiapkan masyarakat kita. Ini hal yang harus kita siapkan untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan seperti ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM)," paparnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan yang melibatkan berbagai pihak secara komprehensif melalui pendekatan Pentahelix, yaitu melalui kolaborasi.

"Ini bukan hanya tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saja, tetapi juga seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Kalbar. Pedoman kita adalah Peraturan Gubernur yang telah dikeluarkan untuk mengetahui tanggung jawab kita, tidak hanya sebatas satu sektor atau disusun oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi kita akan mengoordinasikannya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)," pungkasnya.

Pemprov Kalbar gelar pasar murah stabilkan harga beras di Kapuas Hulu

Aska    Jumat, Oktober 13, 2023    Comment   

Pemprov Kalbar gelar pasar murah stabilkan harga beras di Kapuas Hulu

Pemprov Kalbar gelar pasar murah di Kapuas Hulu.

KAPUAS HULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat bekerja sama dengan Perum Bulog gencar melaksanakan operasi pasar murah sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat terutama beras di daerah, salah satunya di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Pemprov Kalbar dan Bulog sudah melakukan operasi pasar sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson seusai menghadiri pasar murah, di Pasar Dogom Permai Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.

Disampaikan Harisson, salah satu penyebab kenaikan harga beras di Kabupaten Kapuas Hulu adalah surutnya debit air sungai Kapuas, sehingga kapal motor pengangkut beras tidak sampai ke Kapuas Hulu.

Pendistribusian beras ke Kapuas Hulu akhirnya menggunakan angkutan truk transportasi darat yang kemudian meningkatkan biaya angkutan dan berdampak terjadi kenaikan harga.

Menurut dia, untuk mengatasi persoalan tersebut Pemprov Kalbar melaksanakan gerakan pangan murah sistem subsidi natura dari anggaran Pemprov Kalbar yang bekerja sama dengan Bulog.

Harisson juga mengatakan  melakukan fungsi pengawasan baik berkaitan dengan harga, ketersediaan beras hingga distribusi ke daerah.

"Kami selalu awasi,  Satgas Pangan Polda Kalbar juga memonitor distribusi, jadi kami terus pantau, jangan sampai ada kenakalan oknum tertentu melakukan penimbunan," tegas Harisson.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga berencana memberikan subsidi untuk biaya angkutan pendistribusian beras ke daerah.

"Saya juga sudah cek ketersediaan beras di gudang Bulog Putussibau itu salah satu pengawasan stok maupun pendistribusian beras," ucap dia.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Pembantu Perum Bulog Putussibau Azwar Fuad menyebutkan dalam operasi pasar murah pihaknya menyiapkan sekitar 5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP), beras premium 2 ton, telur 400 pack, daging beku 50 kilogram dan juga tepung terigu.

Dia menjelaskan untuk beras SPHP dijual dengan harga Rp53 ribu per karung, nanas madu seharga Rp108 ribu per karung isi 8 kilogram, telur Rp17 ribu per pack, tepung terigu Rp13 ribu per kilogram dan daging beku seharga Rp80 ribu per kilogram.

"Operasi pasar murah rutin kami laksanakan bersama pemerintah daerah di sejumlah titik strategis di wilayah Kapuas Hulu dengan harapan bisa membantu meringankan beban masyarakat serta menstabilkan harga kebutuhan pokok," kata Fuad.

Pemprov Kalbar rekrut 5.446 Tenaga Guru Tahun ini

Aska    Jumat, Oktober 13, 2023    Comment   

Pemprov Kalbar rekrut 5.446 Tenaga Guru Tahun ini

Pemprov Kalbar rekrut 5.446 tenaga guru tahun ini.

KAPUAS HULU - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Rita Hastarita mengatakan tahun 2023 ini pemerintah merekrut 5.446 tenaga guru yang akan ditempatkan di 14 kabupaten dan kota di Kalbar.

"Rekrutmen guru melalui PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) itu upaya pemenuhan kekurangan guru di Kalbar," kata Rita Hastarita kepada wartawan saat mendampingi kunjungan kerja Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson, di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis.

Ia mengatakan kebutuhan guru di Kalbar kurang lebih sekitar 7.400 orang, namun dengan adanya rekrutmen PPPK sebanyak 5.446 tersebut cukup membantu dalam pemenuhan kebutuhan tenaga guru di provinsi itu. Meskipun masih terdapat kekurangan sekitar 2.000 guru. 

Dia berharap akan ada kebijakan pemerintah pusat pada tahun depan untuk memenuhi kekurangan guru di Kalbar.

"Setidaknya dengan pembukaan rekrutmen PPPK membantu kita mengatasi pemenuhan kebutuhan tenaga guru, untuk menutupi kekurangan kita berharap ada kebijakan PPPK kembali pada tahun berikutnya," ucap Rita.

Pihaknya juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan program prioritas pembangunan akses agar ada pemerataan akses pendidikan, salah satunya dengan membangun gedung sekolah tingkat SMA sederajat di Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Seberuang di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Ada juga rehab gedung sekolah di Kapuas Hulu, artinya kami berupaya memenuhi sarana dan prasarana akses pendidikan," ucapnya.

Dari sisi kompetensi guru, kata dia, setiap tiga bulan sekali diberikan anggaran berupa beasiswa kepada masing-masing sekolah. Semua guru, lanjutnya harus ada pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi, sehingga kualitas anak didik juga meningkat.

"Yang jelas kami komitmen untuk memajukan kualitas pendidikan di Kalbar," kata Rita.

Sementara itu Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana untuk mempermudah akses pendidikan.

Selain sarana dan prasarana, upaya meningkatkan mutu pendidikan juga dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan melalui rekrutmen PPPK Tahun 2023.

"Kami tetap perhatikan kualitas pendidikan termasuk pemerataan pembangunan sarana dan prasarana," kata Harisson.

Hari Batik Nasional: Pj Gubernur Kalbar Ajakan untuk Bangga dengan Warisan Budaya Indonesia

Aska    Selasa, Oktober 03, 2023    Comment   

Hari Batik Nasional: Pj Gubernur Kalbar Ajakan untuk Bangga dengan Warisan Budaya Indonesia

Pj Gubernur Kalbar dorong promosi batik khas daerah.

PONTIANAK - PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, telah memberikan arahan kepada Dekranasda Kalbar untuk mengembangkan berbagai jenis dan motif batik khas Kalimantan Barat serta mempromosikannya hingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghidupkan sektor ekonomi kreatif di provinsi tersebut.

Kalimantan Barat memiliki beragam jenis batik yang sudah mendapat pengakuan nasional. Masyarakat Kalimantan Barat memiliki komitmen kuat dalam menjaga warisan budaya dan seni batik dari leluhur mereka, serta mempertahankan keberadaan batik tersebut di seluruh daerah Kalimantan Barat.

"Dekranasda harus aktif mempromosikan batik dan tenun khas Kalimantan Barat agar bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia internasional," ujar Harisson dalam pernyataannya di Pontianak pada hari Senin.

Harisson juga menjelaskan bahwa batik adalah bagian dari warisan budaya nenek moyang yang harus terus dijaga, dilestarikan, dikembangkan, dan dipromosikan. Ia mencatat contoh kegiatan Fashion Show Istana Berbatik yang diselenggarakan di Istana Negara di Jakarta, di mana semua peserta mengenakan batik sebagai bentuk dukungan dalam melestarikan budaya batik di Indonesia.

Selain itu, Harisson menekankan bahwa peragaan batik ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari 38 provinsi/kepala daerah, serta pejabat tinggi seperti menteri, Kapolri, dan Panglima TNI. Hal ini menunjukkan dukungan kuat untuk mempromosikan budaya batik di seluruh Indonesia.

Harisson berpendapat bahwa batik adalah karya seni yang menjadi kekayaan budaya Indonesia dan mendapat apresiasi dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Pj Gubernur berharap batik khas Kalimantan Barat dapat dikenal di seluruh dunia.

Mantan Sekda Kalimantan Barat ini juga mengungkapkan bahwa Pontianak memiliki batik tulis khas yang mengadopsi corak insang dengan karakteristik khusus dari tanah gambut Kota Pontianak. Batik ini merupakan ekspresi seni yang memperkaya budaya lokal.

Harisson juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus bersyukur memiliki batik, yang bukan hanya merupakan karya seni biasa tetapi juga sebuah warisan budaya yang dihargai secara global, dengan simbolisme teknik dan nilai budaya yang melekat pada Indonesia.

Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional (HBN), seluruh masyarakat Indonesia diundang untuk merasa bangga terhadap seni dan budaya Indonesia.

"Demikian juga masyarakat Kalimantan Barat, kami berharap mereka akan terus menjaga warisan ini dan dengan bangga mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari," ujar Harisson.

Sekda Kalbar: Pentingnya Pancasila sebagai Perekat Keberagaman Kalimantan Barat

Aska    Selasa, Oktober 03, 2023    Comment   

Sekda Kalbar: Pentingnya Pancasila sebagai Perekat Keberagaman Kalimantan Barat

Sekda Kalbar pimpin peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

PONTIANAK - Plh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Alfian, dalam sebuah pernyataan, mengajak seluruh masyarakat di provinsi tersebut untuk menjaga dan merawat keberagaman yang ada, sebagai bagian dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) 2023.

Beliau mengingatkan bahwa sejarah Kalimantan Barat pernah diwarnai oleh konflik antarsuku yang berdampak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Alfian berharap agar keberagaman yang ada di Kalimantan Barat dapat dijaga dengan rapi dalam kerangka persatuan.

Dalam konteks peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Alfian menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup yang menyatukan seluruh suku, agama, bangsa, dan rakyat Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia pernah mengalami periode gelap dalam sejarahnya, ketika ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara.

Alfian berpesan bahwa nilai-nilai Pancasila harus hidup dalam jiwa setiap warga negara dalam berinteraksi dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila tidaklah mudah, dan sinergi kuat diperlukan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ia juga menyoroti dampak globalisasi dan interaksi antarbangsa, yang membuat Indonesia harus waspada terhadap meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk perbedaan pandangan, nilai-nilai, dan ideologi. Alfian menekankan bahwa memperkuat nilai-nilai kebangsaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila sangat penting, karena tanpanya, kebebasan bisa mengancam negara ini dan budaya akan tergerus.

Dalam kesempatan tersebut, Alfian mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, kaum profesional, generasi muda, dan seluruh warga untuk bersatu dan berkontribusi dalam memperkokoh nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan kemajuan Indonesia.

"Marilah kita bersama-sama menjadikan Pancasila sebagai perekat bangsa dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah," tandasnya.