Berita Indokalbar.com: Kalbar -->
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

29 Januari 2026

Breaking News: Kebakaran Lahan 5 Hektare di Sungai Ambawang, Polisi Lakukan Olah TKP

Foto: Polsek Sungai Ambawang Lakukan Olah TKP dan Pasang Police Line di Lokasi Karhutla Desa Sungai Malaya

KUBU RAYA - Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Ambawang melakukan kegiatan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta pemasangan garis polisi (police line) di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Dusun Kencana Utama, Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu (28/1/2026) sore.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar pukul 16.30 WIB di lokasi karhutla sebagai bagian dari proses penyelidikan guna mengungkap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu pagi sekitar pukul 08.30 WIB, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat terkait terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Malaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Sungai Ambawang langsung melakukan pengecekan ke lokasi sekaligus melakukan upaya pemadaman api.

Olah TKP dan pemasangan garis polisi dipimpin langsung oleh Kapolsek Sungai Ambawang, IPTU Reyden Fidel Armada, S.Tr.K., M.H., dan didampingi sejumlah personel, di antaranya Kanit Reskrim IPDA Stepanus Boni, S.H., Panit Intelkam AIPTU Sabinus Mantar, S.Pd., Banit Reskrim AIPTU Aris Wuryoatmoko, serta para Bhabinkamtibmas dan personel Reskrim Polsek Sungai Ambawang lainnya.

Kapolsek Sungai Ambawang IPTU Reyden Fidel Armada, S.Tr.K., M.H. menegaskan, hasil olah TKP menunjukkan luasan kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 5 hektare. Pihak kepolisian telah mengamankan lokasi dengan pemasangan police line dan saat ini fokus melakukan pendalaman guna mengungkap pelaku pembakaran.

“Kami tidak akan mentolerir tindakan pembakaran hutan dan lahan dalam bentuk apa pun. Siapa pun yang terbukti dengan sengaja melakukan pembakaran akan diproses hukum secara tegas tanpa pandang bulu, sesuai undang-undang yang berlaku. Karhutla adalah kejahatan serius yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Kami pastikan pelaku akan kami kejar dan tindak,” tegas IPTU Reyden.

Kapolsek Sungai Ambawang IPTU Reyden Fidel Armada, S.Tr.K., M.H. menjelaskan bahwa lokasi kebakaran berada di Dusun Kencana Utama RT 003/RW 004 Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai ± 5 hektare.

Dari hasil pendataan, lahan yang terbakar diketahui dimiliki oleh beberapa warga yang berdomisili di sekitar Kecamatan Sungai Ambawang dan Kota Pontianak, di antaranya H. Misdu, Ustad Baihaqi, H. Basir, dan Syarif Hasan.

Lebih lanjut, dari informasi awal yang diperoleh di lapangan, sumber api karhutla tersebut diduga berasal dari lahan milik H. Misdu. Saat ini, pihak kepolisian telah melakukan pemasangan garis polisi di sekitar lokasi guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Seluruh rangkaian kegiatan olah TKP dan pemasangan police line berakhir pada pukul 18.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. (Tim Liputan)

Kejaksaan Tinggi Kalbar Serahkan Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah GKE "PETRA" Sintang

Foto: Kejaksaan Tinggi Kalbar Serahkan Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah GKE "PETRA" Sintang

PONTIANAK - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Kamis (29/01/2026) melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Hibah GKE "PETRA" Sintang.

Pelaksanaan Tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Sintang dan berjalan dengan aman serta lancar. Dalam perkara ini, Tim Penyidik menyerahkan tersangka berinisial _AS_ yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan.

Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain berupa dokumen administrasi kegiatan, dokumen keuangan, serta barang bukti lain yang relevan dan telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun perkara tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yaitu pada Tahun Anggaran 2017 Gereja GKE "PETRA" Sintang mendapat bantuan dana hibah untuk pembangunan Gereja GKE "PETRA" Sintang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Tahun Anggaran 2019 mendapat kembali Dana Hibah dari Pemda Sintang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk Pembangunan Gereja GKE "PETRA" Sintang.

Pada Tahun Anggaran 2017 dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan pelaksanaannya dan Pada Tahun 2019 kegiatan/pembangunan Gereja tidak pernah dilaksanakan, karena Pembangunan Gereja sudah selesai tahun 2018 dan dibuatkan laporan pertanggung jawaban untuk pelaksanaan Tahun 2019 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Setelah pelaksanaan Tahap II, tersangka selanjutnya berada dalam kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses penuntutan. Terhadap tersangka dilakukan penahanan oleh JPU selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Kelas II A Pontianak, guna kepentingan penuntutan di persidangan.

Atas perbuatannya, tersangka _AS_ disangkakan melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 jo Pasal 20 Huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan membenarkan bahwa tahap II telah dilaksanakan hari ini, sebagai bagian dari proses hukum lanjutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Taufik Effendi, SH. MH menyatakan bahwa setelah pelaksanaan tahap II, tersangka selanjutnya akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penahanan dan akan segera melimpahkan perkara ke pengadilan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, I Wayan Gedin Arianta dalam keterangannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Tahap II ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam menuntaskan setiap perkara tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel. 

"Hari ini Tim Penyidik Kejati Kalbar telah melaksanakan Tahap II dengan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, proses penanganan perkara ini telah memasuki tahap penuntutan," jelas Wayan. 

Ia menambahkan, Kejaksaan akan terus mengawal proses hukum perkara tersebut hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Kapuas Berharap Tahun 2026 Jadi Momentum Peningkatan Kualitas Pendidikan

Foto: Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Franz Yulian, SE


KUALA KAPUAS - Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Franz Yulian, SE, berharap tahun 2026 menjadi momentum peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Franz Yulian saat diwawancarai media ini pada Kamis (29/1/2026).


Franz Yulian menuturkan bahwa berbagai evaluasi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi bahan penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan program pembinaan di tahun 2026. 


"Harapan kami di tahun 2026 ini, bidang Pembinaan SMP bisa berjalan lebih baik lagi, baik dari segi mutu pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, maupun penguatan karakter peserta didik," ujar Franz.


Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, tenaga pendidik, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas. Menurutnya, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan.


"Dengan kerja sama yang baik, kami optimistis target peningkatan mutu pendidikan SMP di Kabupaten Kapuas pada tahun 2026 dapat tercapai," pungkasnya. (Fajar)


28 Januari 2026

Gemawan Fasilitasi Pelatihan Advokasi JaPeDas untuk 20 Desa di Kabupaten Sambas

Foto: Pelatihan advokasi Memperkuat JaPeDas Kabupaten Sambas untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani bersama Gemawan Kalbar 


SAMBAS - Perkumpulan Gemawan menyelenggarakan pelatihan advokasi bertema "Advokasi Kolaboratif: Memperkuat JaPeDas Kabupaten Sambas untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani" yang berlangsung di Hotel Pantura Sambas, Selasa (27/01/2026). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 20 desa di Kabupaten Sambas.


Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan advokasi kolaboratif guna mendukung ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Pelatihan yang berlangsung selama satu hari penuh ini difasilitasi oleh tim Perkumpulan Gemawan dengan fokus pada penguatan strategi advokasi berbasis kolaborasi lintas pemangku kepentingan.


Peserta yang tergabung dalam Jaringan Petani Komoditas (JaPeDas) Kabupaten Sambas mendapatkan materi mengenai teknik negosiasi kebijakan, pemetaan isu pertanian, serta pembangunan aliansi strategis untuk memperjuangkan hak-hak petani dari tingkat desa hingga kabupaten.


Ketua JaPeDas Kabupaten Sambas, Tajudin, dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah berbagi informasi, khususnya terkait isu-isu pertanian. 


"Ke depan, kami berharap JaPeDas dapat lebih proaktif dalam mengadvokasi kepentingan petani, terutama di wilayah-wilayah sentra pertanian unggulan," ujarnya.


Deddy Wahab, Program Officer Perkumpulan Gemawan, menegaskan bahwa advokasi kolaboratif menjadi kunci dalam memperkuat posisi petani. 


"Melalui pendekatan advokasi kolaboratif, JaPeDas Sambas diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," ungkapnya saat membuka kegiatan secara resmi.


Antusiasme peserta terlihat selama pelatihan berlangsung. Hendro, peserta dari Desa Seranggam, mengungkapkan bahwa pelatihan ini memberikan pemahaman baru dalam menyuarakan aspirasi petani secara efektif. 


"Kami belajar bagaimana menyampaikan persoalan petani dengan tepat. Ini sangat membantu desa kami dalam menghadapi tantangan seperti akses pupuk dan pasar yang lebih adil," katanya.


Dalam pelatihan ini juga digelar sesi simulasi dan bermain peran, di mana peserta melakukan praktik advokasi sebagai persiapan sebelum melakukan audiensi langsung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas. Simulasi tersebut difokuskan pada isu-isu krusial yang kerap dihadapi petani, seperti sulitnya akses pupuk subsidi di lapangan.


Pelatihan advokasi ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Perkumpulan Gemawan dalam upaya pemberdayaan Jaringan Petani Komoditas (JaPeDas) di Kabupaten Sambas khususnya, dan Kalimantan Barat pada umumnya. Diharapkan, para peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk melakukan advokasi di wilayah masing-masing serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Sambas. (Izhar)


27 Januari 2026

Wakil Bupati Sintang Dorong Perluasan Lahan Tanaman Jagung

Foto: Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny


SINTANG - Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, memimpin Rapat Koordinasi program ketahanan pangan jagung di desa pada Selasa, 27 Januari 2026 di Pendopo Wakil Bupati Sintang. Rapat tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.


Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka memperluas lahan tanaman jagung dan meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Sintang di masa yang akan datang. Wakil Bupati Sintang menjelaskan persoalan selama ini seperti kurang baiknya ekosistem jagung, harga yang tidak baik, proses distribusi hasil panen, dan pengetahuan masyarakat dalam membudidayakan jagung.


"Untuk itu, kita perlu memperbaiki dan memberikan solusi dari masalah budi daya jagung. Biaya untuk menanam jagung sekitar 25-30 juta per hektar, mulai dari membuka lahan, membeli bibit, pupuk, sampai panen," ujar Wakil Bupati Sintang. 


Ia juga mencontohkan budidaya jagung di Desa Mapan Jaya Kayan Hulu yang dikelola oleh BUMDes dan memiliki ternak ayam. 


"Kita akan dorong budidaya jagung ini di semua desa, dan harus ada improvisasi dari desa, sehingga ada siklus yang baik," tambahnya.


Wakil Bupati Sintang juga mengusulkan agar ada kerjasama dengan pemilik ternak ayam skala sedang dan besar di sekitar desa. 


"Jika ada masalah distribusi, Pemkab Sintang bisa memberikan subsidi biaya transportasi hasil panen jagung dari desa ke kabupaten," ujarnya. 


Ia juga meminta agar dana ADD (Alokasi Dana Desa) digunakan untuk program ketahanan pangan dan diarahkan ke budidaya jagung di desanya masing-masing.


Rakor dihadiri oleh 14 Camat, Polres Sintang, Bulog Sintang, dan OPD terkait. Wakil Bupati Sintang berharap bahwa dengan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, program ketahanan pangan jagung di Kabupaten Sintang dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Wakapolda Kalbar Buka Musda ke-V KBPP Polri

Foto: Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Pengurus Daerah XV Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Kalimantan Barat Tahun 2026


PONTIANAK - Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Pengurus Daerah XV Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Kalimantan Barat Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar ini mengusung tema "Transformasi KBPP Polri Menjadi Organisasi yang Solid, Modern, Mandiri, Kuat, dan Bermanfaat bagi Anggota, Masyarakat, dan Polri".


Dalam sambutannya, Wakapolda menyampaikan bahwa Musda kali ini merupakan momentum krusial bagi KBPP Polri untuk bertransformasi menjadi organisasi yang solid, modern, mandiri, dan bermanfaat luas bagi Masyarakat serta institusi Polri. "KBPP Polri berdiri sejak 2003 sebagai wadah pembinaan karakter putra-putri Polri agar mampu berperan positif bagi bangsa. Saat Polri tengah bertransformasi menjadi institusi yang Presisi, kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari KBPP Polri sebagai mitra strategis," ujar Roma Hutajulu.


Acara ini dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar dan tokoh-tokoh penting lainnya, di antaranya Ketua Umum KBPP Polri Pusat sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr. Evita Nursanty, Anggota DPD RI Daud Yordan, Gubernur Kalbar yang diwakili Kabag Kesbangpol Mohammad Bari, S.Sos., serta perwakilan dari Kodam XII/Tanjungpura, Lanud Supadio, dan BNNP Kalbar.


Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., memberikan keterangan tambahan terkait urgensi pelaksanaan Musda ke-V ini kepada Awak Media. "Polda Kalimantan Barat selaku pembina tentu berharap Musda ke-V ini melahirkan kepengurusan periode 2026-2031 yang visioner. Kami berharap sinergitas yang sudah terjalin baik selama ini terus ditingkatkan. Siapa pun yang terpilih nanti, diharapkan mampu membawa semangat baru dalam mengimplementasikan nilai-nilai pengabdian yang bermanfaat langsung bagi anggota dan masyarakat umum," pungkas Bambang.


26 Januari 2026

PSMTI Bangun Gorong-Gorong untuk Antisipasi Banjir di Kubu Raya

Foto: Kepala Bidang Humas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Kuburaya, Alfonsius beserta pengurus 


KUBU RAYA - Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) melaksanakan pembangunan gorong-gorong di kawasan Kilometer 8, Kabupaten Kubu Raya, sebagai upaya mengantisipasi banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan, khususnya di sekitar lokasi Pemakaman Tionghoa km 8 Sungai Raya, Senin 26 Januari 2026.


Kepala Bidang Humas PSMTI, Alfonsius, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, TNI, Polri, serta masyarakat setempat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. 


"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kubu Raya, TNI, Polri, serta seluruh masyarakat sekitar yang telah mendukung kegiatan PSMTI dalam pembangunan gorong-gorong di KM 8 ini," ujar Alfonsius.


Alfonsius menjelaskan bahwa pembangunan gorong-gorong dilakukan secara bertahap. Tahap pertama telah diselesaikan sekitar dua bulan lalu di kawasan Marga YO dan HUANG, sementara tahap kedua kembali dilanjutkan di depan Marga TE dan tepat di depan Kantor Bumi Raya. 


Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kondisi banjir yang hampir setiap tahun terjadi saat musim hujan. Banjir tersebut kerap menggenangi area pemakaman sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.


PSMTI berharap pembangunan infrastruktur ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar dan menjadi wujud nyata kepedulian sosial organisasi terhadap lingkungan. 


Kegiatan pembangunan gorong-gorong ini turut dihadiri perwakilan PSMTI tingkat provinsi, jajaran pengurus kabupaten, serta rekan-rekan dari bidang sosial dan para relawan. (JM)


Akses Menuju Desa Masupa Ria Masih Sangat Terbatas

Foto: Kadis PUPR Kapuas H Hargatin.,ST.,MT Survei Desa Masupa Ria Tempuh Mobil, Klotok hingga Jalan Kaki


KUALA KAPUAS - Akses menuju Desa Masupa Ria, desa paling ujung di Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, hingga kini masih sangat terbatas. Untuk mencapai desa tersebut, rombongan harus menempuh perjalanan panjang dengan berbagai moda transportasi, mulai dari mobil, Alkon atau kelotok, hingga berjalan kaki menembus hutan.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas, H Hargatin ST MT, menjelaskan bahwa perjalanan survei dimulai dari Sei Pinang menuju Tumbang Manyarung menggunakan mobil dengan waktu tempuh sekitar tiga jam. 


Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menggunakan alkon atau kelotok menyusuri jalur sungai dari Tumbang Manyarung ke Dusun Jakatan Masupa selama kurang lebih dua jam. Dari Dusun Jakatan Masupa, rombongan kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Desa Masupa Ria selama sekitar 2,5 jam.


Jalur yang dilalui cukup berat, harus berjalan kaki melewati hutan belantara dan sebagian menyusuri pinggiran sungai untuk bisa sampai ke Desa Masupa Ria. Survei tersebut dilakukan selama tiga hari, mulai 23 hingga 25 Januari 2026, dalam rangka pendataan kondisi infrastruktur di wilayah terpencil.


Hargatin berharap ke depan pemerintah daerah dapat membangun akses jalan darat menuju desa tersebut. Hingga saat ini, belum ada jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Kapuas secara langsung ke Desa Masupa Ria. 


"Kami berharap ke depan bisa menyediakan anggaran untuk pembangunan jalan ke sana, karena saat ini memang belum ada akses jalan darat dari Kabupaten Kapuas," pungkasnya. (Fajar)


Kecelakaan Maut di Jalur Tengkorak Trans Kalimantan

Foto: Satlantas Polres Kubu Raya mengamankan barang bukti kendaraan dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian


KUBU RAYA - Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur tengkorak Jalan Trans Kalimantan KM 19, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pada Minggu (25/1/2026) siang. Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan tewas di tempat setelah gagal mengendalikan kendaraannya di tikungan dan menghantam sebuah truk dari arah berlawanan.


Kecelakaan yang terjadi sekira pukul 11.00 WIB ini melibatkan sepeda motor Honda dengan nomor polisi KB 4879 MK yang dikendarai oleh Sutakim (61) membonceng Rizki Permata Putri (21), serta truk KB 8961 HEA yang dikemudikan Haryat Sedia Hartono (62). 


Berdasarkan keterangan saksi dan pengemudi truk, truk yang dikemudikan Haryat melaju dari arah Pontianak menuju luar kota. Namun, setibanya di tikungan tajam KM 19 Desa Korek, petaka datang dari arah berlawanan.


Pengendara motor, Sutakim, mengalami luka fatal dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara itu, penumpangnya, Rizki Permata Putri, berhasil selamat namun harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami sejumlah luka-luka.


Pihak Satlantas Polres Kubu Raya telah mengamankan barang bukti kendaraan dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi juga mengingatkan masyarakat untuk ekstra waspada saat melintasi jalur Trans Kalimantan, terutama di titik-titik tikungan tajam yang rawan kecelakaan. 


"Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu menjaga konsentrasi dan mengatur kecepatan, terutama saat melintasi tikungan yang memiliki blind spot. Keselamatan adalah yang utama," pungkas Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade. (Tim)


25 Januari 2026

Panitia himpun Rp2,3 miliar dana donatur untuk perayaan Imlek dan CGM


Singkawang - Panitia Perayaan Imlek dan Cap Go Meh (CGM) Singkawang 2026 telah menghimpun dana sebesar Rp2,3 miliar dari para donatur melalui kegiatan penggalangan dana yang dilakukan di Singkawang dan Jakarta. 

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, penggalangan dana tersebut melibatkan masyarakat Singkawang yang berdomisili di Jakarta serta pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pariwisata di Singkawang, Kalimantan Barat. 

“Penggalangan dana sudah dilakukan dua kali, yakni di Singkawang dan Jakarta. Total dana yang terkumpul dari para donatur saat ini sebesar Rp2,3 miliar,” kata Tjhai Chui Mie di Singkawang, Minggu. 

Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2026 mencapai lebih dari Rp9 miliar, sehingga panitia masih membutuhkan dukungan tambahan dari berbagai pihak. 

“Dana yang terkumpul masih belum mencukupi kebutuhan keseluruhan kegiatan, sehingga panitia terus membuka peluang dukungan dan partisipasi,” ujarnya.

Selain penggalangan dana langsung, panitia juga telah menyampaikan proposal kepada perusahaan swasta, instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperoleh dukungan sponsorship.

Panitia menyediakan beberapa skema dukungan sponsorship dengan tingkatan tertentu yang disesuaikan dengan kontribusi dan manfaat yang diterima oleh pendukung kegiatan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Perayaan Imlek dan Cap Go Meh Singkawang Bun Cin Thong mengatakan panitia terus mematangkan persiapan teknis, termasuk pengaturan kota dan koordinasi antar-divisi kepanitiaan. 

“Hingga saat ini, kemajuan hiasan kota telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai dalam satu pekan ke depan,” kata Bun Cin Thong.

Ia menambahkan, panitia juga berkolaborasi dengan panitia Ramadhan Fair dalam penataan hiasan kota di sejumlah ruas jalan utama sebagai simbol keharmonisan dan toleransi antarumat beragama di Singkawang.

Untuk kegiatan seni dan budaya, panitia menyiapkan panggung pertunjukan di Stadion Kridasana Singkawang yang akan menampilkan seni budaya dari 17 paguyuban etnis selama 14 hari pelaksanaan.

Bun Cin Thong menegaskan panitia berupaya menjaga kualitas penyelenggaraan Imlek dan Cap Go Meh agar tetap menjadi agenda budaya unggulan yang dikenal secara nasional dan internasional, dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi anggaran.

“Perayaan ini merupakan milik seluruh masyarakat Singkawang. Kepanitiaan juga melibatkan berbagai etnis sebagai wujud kebersamaan dan toleransi,” ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

24 Januari 2026

Kementerian Pertahanan dan PWI Finalisasi Peserta Diklat Bela Negara Wartawan

Foto: Kementerian Pertahanan dan PWI Finalisasi Peserta Diklat Bela Negara Wartawan


JAKARTA - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memfinalisasi peserta dan seluruh kelengkapan Diklat Bela Negara Wartawan PWI. Finalisasi tersebut mencakup data pribadi dan perlengkapan sekitar 200 wartawan anggota PWI yang akan mengikuti pelatihan Bela Negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan, Bogor, pada 29 Januari hingga 1 Februari 2026.


Para peserta diarahkan untuk mengambil pakaian dan berbagai kelengkapan kegiatan Bela Negara di Kantor PWI Pusat pada Rabu, 28 Januari 2026. Selanjutnya, pada Kamis, 29 Januari 2026, peserta akan berangkat bersama-sama menggunakan bus dari Kementerian Pertahanan RI pada pukul 06.30 WIB.


Diklat Bela Negara ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Provinsi Banten. Sekretaris Jenderal PWI yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HPN 2026, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa Diklat Bela Negara ini menjadi salah satu program strategis untuk memperkuat peran wartawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Diklat Bela Negara ini akan melibatkan sejumlah pemateri strategis dari berbagai kementerian, lembaga, serta kalangan akademisi, termasuk dari Universitas Pertahanan. 


Program dirancang secara berjenjang dan terukur dengan fokus pada penguatan aspek bela negara. Sejumlah agenda utama dalam retret ini antara lain kegiatan outbound, immersive learning, serta berbagai materi nilai dasar bela negara yang dirancang untuk membangun mental, disiplin, kepemimpinan, dan solidaritas peserta.


23 Januari 2026

210 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak tampilkan kreativitas seni


Pontianak - Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas PGRI Pontianak menggelar pagelaran seni musik yang melibatkan 210 mahasiswa semester III sebagai ajang unjuk kreativitas sekaligus puncak pembelajaran mata kuliah Seni Musik.

"Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi akhir semester setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran selama enam bulan yang memadukan teori dan praktik secara seimbang," kata dosen pengampu mata kuliah Seni Musik, Wahyu Alfanda dan Septi Kumalasary di Pontianak, Jumat.

Dalam pagelaran itu, mahasiswa menampilkan beragam pertunjukan, mulai dari vokal, permainan alat musik, hingga kolaborasi seni yang dikemas secara kreatif dan edukatif. Setiap kelompok menampilkan konsep pertunjukan berbeda untuk menunjukkan kemampuan musikalitas, kerja sama tim, serta kepercayaan diri mereka di hadapan publik.

Wahyu Alfanda mengapresiasi antusiasme serta keberanian mahasiswa tampil di atas panggung. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa pembelajaran seni musik tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pengembangan karakter dan kreativitas calon pendidik.

“Keberanian mahasiswa untuk tampil merupakan capaian penting dalam mata kuliah ini, karena mereka tidak hanya belajar musik, tetapi juga belajar mengekspresikan diri dan bekerja sama,” ujar Wahyu Alfanda.

Ia menjelaskan, pagelaran seni musik tersebut sekaligus menjadi penilaian Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup proses latihan, kreativitas konsep pertunjukan, hingga kualitas penampilan mahasiswa.

"Melalui kegiatan ini, PGSD Universitas PGRI Pontianak berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif guna membekali mahasiswa sebagai calon guru sekolah dasar yang profesional, percaya diri, dan berkarakter," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pahmi Harapkan Pembangunan Infrastruktur di Kapuas Lebih Merata

Foto: Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Pahmi, S.Sos


KUALA KAPUAS - Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Pahmi, S.Sos, berharap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas pada tahun 2026 dapat terlaksana secara lebih baik dan merata di seluruh kecamatan.


Menurut H Pahmi, pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal akses jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya yang menunjang aktivitas warga.


"Pembangunan harus dilakukan secara berkeadilan dan menyentuh seluruh kecamatan, bukan hanya terfokus di wilayah tertentu saja," ujarnya. 


H Pahmi menegaskan, pemerataan pembangunan infrastruktur akan menjadi pondasi kuat bagi kemajuan Kabupaten Kapuas ke depan.


Dengan infrastruktur yang memadai, ia optimistis pelayanan publik, mobilitas masyarakat, serta roda perekonomian daerah dapat berjalan lebih optimal. Ia pun berharap pemerintah daerah dapat menjadikan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama dalam perencanaan program pembangunan tahun 2026 ini. (Fajar)


22 Januari 2026

Pemkot Singkawang perkuat pencegahan perdagangan orang


Singkawang - Pemerintah Kota Singkawang, Kalbar memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan penyusunan langkah strategis bersama dalam focus group discussion (FGD) identifikasi ragam masalah perdagangan orang di Kalimantan Barat, Kamis.

Sekretaris Daerah Kota Singkawang Dwi Yanti mengatakan, kegiatan tersebut diinisiasi oleh Migrant CARE sebagai ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman bersama serta merumuskan arah pencegahan dan penanganan TPPO, khususnya di Kalimantan Barat.

Dwi Yanti menyampaikan apresiasi kepada Migrant CARE atas terselenggaranya forum tersebut, yang dinilai strategis untuk menyatukan perspektif dan memperkuat kerja kolaboratif dalam perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan.

“FGD ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, berbagi perspektif, serta merumuskan langkah-langkah bersama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya kelompok rentan,” kata Dwi.

Ia menekankan upaya pencegahan perdagangan orang membutuhkan sinergi kuat antarinstansi dan pemangku kepentingan, karena bentuk dan modus praktik TPPO terus berkembang.

Melalui forum tersebut, Dwi berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan serta meningkatkan efektivitas pencegahan di daerah.

“Melalui diskusi ini, kami berharap dapat terbangun sinergi yang kuat antar instansi dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan mampu menjadi dasar penguatan kebijakan serta kerja kolaboratif ke depan,” ujarnya.

Dwi juga berharap pelaksanaan FGD dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata untuk memperkuat komitmen perlindungan terhadap masyarakat dari praktik perdagangan orang, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mencegah serta menangani kasus-kasus TPPO.

"Melalui forum juga dibahas terkait identifikasi ragam masalah perdagangan orang di Kalimantan Barat, termasuk pemetaan tantangan dan kebutuhan penguatan sistem pencegahan, baik dari aspek kebijakan, layanan pendampingan, maupun edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

21 Januari 2026

Bupati Sintang Berpesan kepada Jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD

Foto: Bupati Sintang saat menghadiri pisah sambut Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang di Aula dr. Mochtar Moeluk Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Rabu (21/1/2026)


SINTANG - Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengingatkan jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD AM Djoen Sintang untuk menjaga, memperkuat, dan memperbaiki komunikasi baik di internal maupun eksternal, serta ke atas dan ke bawah. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sintang saat menghadiri pisah sambut Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang di Aula dr. Mochtar Moeluk Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pada Rabu, 21 Januari 2026.


"Saya berterima kasih atas pengabdian jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD yang selama ini sudah melayani masyarakat," kata Bupati Sintang. 


Ia juga meminta jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD untuk kompak, saling membantu demi masyarakat, serta menjaga komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan.


Bupati Sintang juga meminta jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD untuk mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat jika memungkinkan. 


"Karena dana kita terbatas akibat pengurangan transfer keuangan daerah, maka kita harus mencari alternatif lain," ujarnya.


Bupati Sintang juga berpesan agar jajaran Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas untuk berinovasi dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. 


"Berikan layanan terbaik untuk masyarakat," pesan Bupati Sintang. 


Ia berharap dengan kerja sama dan komunikasi yang baik, jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.


Polres Sekadau Peringati Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW

Foto: Polres Sekadau Peringati Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW


SEKADAU - Polres Sekadau memperingati Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW 27 Rajab 1447 Hijriah di Masjid Ar Rahmat Polres Sekadau, Jalan Merdeka Timur, Rabu (21/1/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB itu dihadiri Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama, S.H., S.I.K., M.H., M.A., Wakapolres Kompol Samsul Bakri, S.H., M.H., pejabat utama Polres Sekadau, Ketua Bhayangkari Cabang Sekadau Ny. Esty Andhika, Wakil Ketua Bhayangkari Ny. Vonny Samsul, pengurus Bhayangkari, serta personel Polres Sekadau.


Peringatan Isra Miraj tahun ini mengangkat tema "Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW Memperteguh Keamanan dan Ketaqwaan Personel Polri untuk Masyarakat dalam Aksi Kemanusiaan dan Kepedulian Sosial." Dalam sambutannya, AKBP Andhika menuturkan bahwa peristiwa Isra Miraj memiliki makna penting bagi pelaksanaan tugas Polri, terutama melalui perintah sholat sebagai fondasi utama keimanan.


"Sebagai personel Polri dengan kewenangan yang besar, menjaga sholat menjadi pondasi agar kita bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan," kata AKBP Andhika. 


Ia juga menyoroti nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang terkandung dalam tema peringatan. Menurutnya, nilai tersebut relevan dengan kondisi saat ini, di mana sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tengah dilanda musibah.


AKBP Andhika berharap peringatan Isra Miraj tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat keimanan, integritas, serta semangat pengabdian personel Polri kepada masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan tausiyah oleh Ustad Imron. Dalam ceramahnya, ia menekankan pentingnya sholat sebagai pilar pembentuk pribadi yang disiplin, amanah, dan berakhlak baik, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.


Basarang–Kapuas Barat Survei Penegasan Batas Desa

Foto: Basarang–Kapuas Barat Survei Penegasan Batas Desa


KUALA KAPUAS - Pemerintah Kecamatan Basarang bersama Kecamatan Kapuas Barat menggelar survei lapangan penegasan batas administrasi desa, Selasa (20/1/2025).


Kegiatan ini menindaklanjuti surat Camat Basarang terkait permohonan penjadwalan penegasan dan penetapan batas desa. Survei dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kapuas, Romulus, didampingi Kabag Tata Pemerintahan Setda Kapuas, Fakhruransi.


Turut hadir Camat Basarang Nurcahyono, Camat Kapuas Barat Riza Fahlevi, unsur Forkopimcam, perwakilan DPMD Kapuas, kepala desa, BPD, Damang, serta tokoh masyarakat.


Desa yang terlibat yakni Desa Naning dan Batu Nindan (Basarang) serta Desa Maju Bersama (Kapuas Barat). Penegasan batas difokuskan pada segmen antara ketiga desa tersebut.


Survei lapangan merujuk pada sejumlah berita acara penegasan dan pelacakan batas wilayah yang telah disepakati sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan memperjelas batas administrasi desa guna mendukung tertib pemerintahan dan mencegah sengketa wilayah.


Romulus menegaskan penetapan batas telah melalui proses panjang dan berdasarkan kesepakatan bersama. Ia mengimbau masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan menunggu hasil survei lapangan. (Fajar)


20 Januari 2026

Pemkab Kubu Raya siaga darurat kebakaran hutan dan lahan


Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di tengah anomali iklim yang semakin tidak menentu.

"Karhutla ini menjadi atensi utama. Cuaca kemarau tidak perlu menunggu lama, seminggu saja sudah bisa muncul hotspot dan titik-titik api," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo saat bertindak sebagai pembina Apel Kesiapsiagaan Karhutla di halaman Kantor Bupati Kubu Raya di Sungai Raya, Selasa.

Apel tersebut digelar sebagai tindak lanjut penetapan status siaga darurat karhutla yang telah diberlakukan sejak 14 Januari 2026.

Apel kesiapsiagaan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, pemadam kebakaran swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta sejumlah elemen terkait lainnya.

Sujiwo menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, bahwa ancaman bencana akibat perubahan dan anomali iklim kini semakin sering terjadi.

Ia menyebut Kabupaten Kubu Raya memiliki tiga potensi bencana utama yang harus diantisipasi secara serius, yakni kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta angin puting beliung.

Menurut Sujiwo, karhutla memiliki dampak serius karena berkaitan langsung dengan keberadaan objek vital nasional, yakni Bandara Internasional Supadio. Kabut asap akibat kebakaran lahan dapat mengganggu jarak pandang penerbangan, baik pesawat komersial maupun militer, sehingga berimplikasi langsung terhadap mobilitas dan perekonomian daerah.

"Dampak kabut asap juga menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan. Sekolah terpaksa diliburkan dan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (Ispa) kerap meningkat saat kualitas udara memburuk," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sujiwo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Ia menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung operasional penanganan di lapangan.

"Saya tegaskan, tidak boleh ada petugas yang telantar saat bertugas. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap makan, minum, bahan bakar minyak (BBM), dan kebutuhan lainnya. Bahkan, saya secara pribadi siap mem-back up," kata dia.

Ia meminta Kepala BPBD Kabupaten Kubu Raya untuk mengoordinasikan seluruh dukungan serta memastikan penanganan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan TNI-Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran swasta, MPA, camat, hingga kepala desa.

"Dengan kolaborasi yang solid dan kesiapsiagaan sejak dini, potensi karhutla di Kabupaten Kubu Raya dapat dikendalikan. Kalau kita bergerak bersama, insya Allah kebakaran hutan dan lahan lebih mudah kita jinakkan dan antisipasi," katanya.

Selain karhutla, Sujiwo juga menyinggung potensi bencana banjir yang mengancam saat curah hujan tinggi, khususnya di wilayah dataran rendah. Namun, upaya normalisasi drainase yang dilakukan secara masif dalam setahun terakhir dinilai mampu menekan risiko banjir, kecuali banjir rob yang dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air laut.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkot Singkawang prioritaskan pembangunan jalan dorong pertumbuhan


Kota Singkawang - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Singkawang dalam mendukung pembangunan daerah,” kata Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin saat meninjau pembangunan Jalan Gambir di Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur, Senin.

Wakil Wali Kota memastikan progres pembangunan jalan berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan pembangunan Jalan Gambir diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga di wilayah tersebut.

“Pembangunan jalan ini penting untuk meningkatkan akses masyarakat dan memperlancar pergerakan orang maupun barang, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.

Muhammadin juga meminta Dinas PUPR Kota Singkawang memastikan seluruh tahapan pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang baik dan sesuai standar yang berlaku.

“Kita tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga harus memastikan kualitasnya agar jalan ini dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat infrastruktur jalan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Jalan ini adalah aset bersama. Mari kita jaga dan rawat agar dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Singkawang untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Oleh : Narwati/ANTARA

Gawai Adat Dayak ke-3 Kota Pontianak Siap Digelar

Foto: Pengurus DAD Kota Pontianak 


PONTIANAK - Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan Gawai Adat Dayak atau Gawai Naik Dango ke-3 Kota Pontianak akan digelar pada 20 hingga 26 April 2026. Kegiatan budaya tahunan ini diharapkan berlangsung lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menjadi ruang pelestarian adat serta budaya Dayak di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.


Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelius Kimha, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Gawai Naik Dango Kota Pontianak telah berjalan selama tiga tahun dan terus mengalami perkembangan positif. 


Pada tahun 2026 mendatang, panitia menargetkan penyelenggaraan yang lebih meriah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. 


"Gawai Adat Dayak Kota Pontianak yang ketiga ini mengangkat tema Ngampar Uma, Ngarak Padi: Menjaga Kearifan Leluhur Dalam Perubahan Zaman," ujar Cornelius Kimha.


Rangkaian kegiatan akan diawali dengan pelaksanaan upacara adat. Selanjutnya, akan digelar arak-arakan budaya yang melibatkan berbagai etnis yang ada di Kota Pontianak sebagai wujud kebersamaan dan keberagaman. Puncak acara ditandai dengan pembukaan resmi Gawai, yang kemudian diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya Dayak.


Cornelius juga mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat adat Dayak di Kota Pontianak dan sekitarnya, untuk hadir dan berpartisipasi dalam memeriahkan Gawai Naik Dango 3 tersebut. 


"Mari kita ramaikan bersama kegiatan ini sebagai upaya mengembangkan serta melestarikan seni dan budaya Dayak di Kota Pontianak," pungkasnya. (**)


Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda