 |
| Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dua dokumen strategis pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
"Forum Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini menjadi panggung penting untuk menajamkan arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan," kata Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda, di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD memiliki peran vital dalam merumuskan prioritas dan arah pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, sedangkan RKPD merupakan panduan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.
"Sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan bottom-up, Musrenbang ini digelar untuk merumuskan prioritas pembangunan yang inklusif dan terarah," kata Mahmuda.
Mahmuda menjelaskan penyusunan RPJMD Kalbar 2025–2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen teknokratik di tahun 2024, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, hingga konsultasi publik dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang hari ini menjadi forum penajaman prioritas pembangunan lima tahunan.
Sementara untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah menggelar forum konsultasi lintas kabupaten/kota, menyelaraskan target kinerja dengan kementerian/lembaga, serta menghimpun usulan prioritas pembangunan melalui rangkaian Musrenbang daerah.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kalbar dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
"Tema pembangunan nasional 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar," kata Restuardi.
Ia menegaskan penyusunan RPJMD harus merujuk pada arah RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024. Target nasional mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan emisi gas rumah kaca.
Kementerian Dalam Negeri turut mengapresiasi capaian Kalbar dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan menekan angka kemiskinan ke angka 6,25 persen per akhir 2024, yang lebih baik dari rata-rata nasional.
"Dari sisi ekonomi, Kalbar dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing serta peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah," tuturnya.
Restuardy mengingatkan bahwa Kalbar tetap harus memperhitungkan tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial.
"APBD harus diarahkan pada belanja yang berdampak tinggi seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang berorientasi pemerataan," katanya.
Kalbar dinilai sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan jangka menengah.
Dalam penyusunan RKPD 2026, Restuardi menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.
"Prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian," kata dia.
Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu diharapkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pendidikan vokasi serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Nosan menegaskan Musrenbang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar berada dalam jalur yang terintegrasi dengan visi nasional.
"Pemprov Kalbar kini dihadapkan pada peluang dan tantangan besar untuk menjadikan transformasi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan," kata Ria Norsan.
Untuk itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
