Berita Indokalbar.com: Daerah hari ini

Masukkan Serial Number dibawah ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

25 April 2026

Rumah Joglo Di Bengkayang Disiapkan Jadi Ikon Wisata Dan Edukasi Budaya

Pemkab Bengkayang membangun Rumah Adat Joglo di Taman SDR sebagai pusat budaya dan destinasi wisata baru yang mendukung pelestarian budaya Jawa.
Pemkab Bengkayang membangun Rumah Adat Joglo di Taman SDR sebagai pusat budaya dan destinasi wisata baru yang mendukung pelestarian budaya Jawa.

BENGKAYANG - Pemerintah Kabupaten Bengkayang mulai membangun Rumah Adat Joglo di kawasan Taman SDR (Sekayo Damai Raya) sebagai bagian dari strategi memperkuat identitas budaya sekaligus membuka peluang baru di sektor pariwisata daerah.

Langkah ini tidak hanya menambah fasilitas fisik di ruang publik, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pusat aktivitas budaya yang dapat dimanfaatkan masyarakat lintas generasi.

Fokus Pada Ruang Interaksi Budaya

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan bahwa pembangunan rumah adat tersebut memiliki makna lebih luas daripada sekadar pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, keberadaan Joglo di kawasan taman kota diharapkan menjadi tempat bertemunya berbagai unsur budaya di tengah masyarakat yang beragam.

Ia menyebut, rumah adat tersebut dirancang untuk menjadi ruang interaksi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seni, edukasi budaya, serta kegiatan sosial masyarakat.

Selain itu, pembangunan Joglo juga diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Disiapkan Jadi Pusat Budaya Masyarakat Jawa

Rumah Adat Joglo nantinya akan difungsikan sebagai pusat kegiatan budaya masyarakat Jawa yang tinggal di Bengkayang.

Beragam kegiatan seperti pertunjukan seni tradisional, pelatihan budaya, hingga kegiatan komunitas direncanakan berlangsung di lokasi tersebut.

Pemerintah daerah menilai, fasilitas ini akan memperkaya ragam budaya lokal serta menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

Dengan demikian, keberadaan Joglo diharapkan tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menjadikannya tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Potensi Baru Untuk Pariwisata Daerah

Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, menilai pembangunan Rumah Adat Joglo juga berpotensi meningkatkan daya tarik wisata di wilayah tersebut.

Menurutnya, pengembangan destinasi berbasis budaya memiliki peluang besar untuk menarik minat wisatawan, terutama yang tertarik dengan kekayaan tradisi lokal.

Selain memberi nilai tambah bagi sektor pariwisata, kegiatan budaya yang berlangsung di Joglo juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Misalnya melalui penyediaan jasa, penjualan produk kerajinan, hingga kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

Bagian Dari Pembangunan Berbasis Keberagaman

Pembangunan Rumah Adat Joglo di Taman SDR menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis keberagaman budaya dinilai penting untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki ruang untuk mengekspresikan identitas budayanya.

Dengan adanya fasilitas ini, pemerintah berharap pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi dan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkayang.

FAQ

1. Di mana lokasi pembangunan Rumah Adat Joglo di Bengkayang?
Rumah Adat Joglo dibangun di kawasan Taman SDR (Sekayo Damai Raya), Kabupaten Bengkayang.

2. Apa tujuan pembangunan Rumah Adat Joglo tersebut?
Tujuannya untuk melestarikan budaya Jawa, menyediakan ruang kegiatan budaya, serta mendukung pengembangan pariwisata daerah.

3. Siapa yang menggagas pembangunan Rumah Adat Joglo di Bengkayang?
Pembangunan ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh Bupati Sebastianus Darwis.

4. Apa manfaat Rumah Adat Joglo bagi masyarakat?
Manfaatnya antara lain sebagai pusat kegiatan budaya, sarana edukasi, destinasi wisata, serta peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

5. Kapan pembangunan Rumah Adat Joglo dimulai?
Pembangunan dimulai dengan kegiatan peletakan batu pertama oleh pemerintah daerah pada hari Jumat.

24 April 2026

Lomba Masak Pansoh Meriahkan Naik Dango Ke-3

Foto: Memasak dalam bambu atau biasa disebut Pansoh wujud pelestarian tradisi kuliner khas

PONTIANAK - Tradisi masak pansoh kembali hadir dalam perayaan Naik Dango Ke-3 yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Kamis (23/4/2026). Memasak dengan bambu ini bukan sekadar menyajikan kuliner khas, tetapi juga membawa pesan tentang hubungan harmonis manusia dengan alam.

Dalam lomba tersebut, peserta memulai proses dengan mengambil bahan langsung dari lingkungan sekitar. Ikan segar diperoleh dari sungai, sedangkan bumbu alami diracik dari hasil hutan. Seluruh bahan dibersihkan, dicampur, lalu dimasukkan ke dalam batang bambu sebagai wadah memasak.

Proses pemasakan dilakukan secara tradisional menggunakan bara api. Teknik warisan leluhur ini dulu biasa dipakai saat berladang atau berburu di hutan. Selain praktis, metode ini tidak membutuhkan peralatan modern karena semua kebutuhan tersedia dari alam.

Setelah dimasak sekitar satu jam, hidangan pansoh disajikan beralaskan daun simpur. Selain keaslian bumbu dan cita rasa, penataan hidangan juga menjadi salah satu aspek penilaian juri.

Juri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Noberta, mengatakan kegiatan ini bertujuan mengenalkan kembali tradisi kepada generasi muda.

“Melalui lomba ini kami mengajak generasi muda memahami cara hidup leluhur yang memanfaatkan alam secara bijak sekaligus menjaga kelestariannya,” ujar Noberta.

Ia menambahkan, masak pansoh mencerminkan keterkaitan hutan dan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Bumbu berasal dari hutan, sedangkan ikan diperoleh dari sungai yang masih terjaga.

Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat perkotaan yang jarang bersentuhan dengan tradisi adat. Dengan praktik langsung, peserta dapat mengenal cara memasak alami yang bebas bahan kimia.

Masak pansoh dalam rangkaian Naik Dango tidak hanya melestarikan kuliner tradisional, tetapi juga memperkuat nilai pelestarian lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun. (Jm)



23 April 2026

Harita Group Dorong Ekonomi Kayong Utara Tumbuh Pesat

Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.
Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.
KAYONG UTARA - Di tepian Kalimantan Barat, denyut ekonomi Kabupaten Kayong Utara bergerak naik. Angka 5,89 persen hadir sebagai penanda fase baru. Di balik lonjakan ini, Harita Group muncul sebagai motor utama penggerak perubahan.

Melalui PT Dharma Inti Bersama (PT DIB), Harita Group mengelola Kawasan Industri Pulau Penebang. Harita Group membangun kawasan ini sebagai pusat hilirisasi bauksit. 

Harita Group tidak berhenti pada eksploitasi bahan mentah. Harita Group mendorong transformasi menuju industri bernilai tambah.
Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.
Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menegaskan capaian tersebut. Ia menyampaikan, “Pertumbuhan ekonomi Kayong Utara mengalami kenaikan signifikan… mencapai 5,89 persen.” 

Pernyataan ini mempertegas dampak investasi Harita Group terhadap ekonomi daerah.

Dalam lanskap pembangunan, Harita Group menjadi simpul penting. Harita Group menghubungkan investasi, teknologi, serta pasar global. Harita Group menciptakan ekosistem industri baru di wilayah pesisir.

Hilirisasi Nilai Tambah

Kawasan industri Pulau Penebang menjadi bukti strategi Harita Group. Harita Group mengolah bauksit menjadi alumina. Harita Group membangun rantai produksi dari hulu ke hilir.

Langkah Harita Group meningkatkan nilai tambah secara signifikan. Harita Group membuka peluang produksi aluminium terintegrasi. Harita Group menempatkan Kayong Utara dalam peta industri global.

Bupati Romi menegaskan, “Keberadaan Proyek Strategis Nasional di Pulau Penebang berkontribusi pada pencapaian angka pertumbuhan ini.” Pernyataan ini menguatkan posisi Harita Group sebagai katalis ekonomi.

Dalam perspektif bisnis, Harita Group selaras dengan arah hilirisasi nasional. Harita Group membangun nilai jangka panjang, bukan sekadar profit sesaat.

Dampak kehadiran Harita Group terlihat pada penurunan angka kemiskinan. Dari 9,56 persen pada 2020 menjadi 8,75 persen pada 2025. Harita Group mulai menghadirkan efek nyata bagi masyarakat.

Serap Tenaga Kerja Lokal

Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 62,66 poin menjadi 67,60 poin. Kenaikan ini tidak lepas dari aktivitas ekonomi yang digerakkan Harita Group. Sebanyak 1.800 tenaga kerja lokal terserap dalam proyek. 
Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.
Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.
Ketua Pansus DPRD Kayong Utara, Ishak ST,  menyampaikan, “DPRD berterima kasih kepada PT DIB karena sudah mempekerjakan tenaga kerja lokal.” 

Kontribusi ini mempertegas peran Harita Group dalam membuka lapangan kerja.
Namun, Harita Group menghadapi tantangan peningkatan kualitas SDM. 

Harita Group membutuhkan tenaga kerja kompeten. Transfer pengetahuan menjadi kunci.

Sementara itu, anggota DPRD Kayong Utara Abdul Rani menyampaikan, “Belum produksi tapi sudah memberikan kontribusi berupa lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan masyarakat.” Pernyataan ini menunjukkan efek awal dari aktivitas Harita Group.

Ekosistem Ekonomi Riil

Harita Group tidak berdiri sendiri. Harita Group mendorong keterhubungan sektor pertanian, perikanan, serta UMKM.

Aktivitas Harita Group menciptakan efek berganda. Permintaan bahan baku meningkat. Distribusi berkembang. Peluang usaha muncul. 

Desa Pelapis merasakan langsung dampak kehadiran Harita Group. Perputaran ekonomi meningkat. Usaha kecil tumbuh. Aktivitas ekonomi menjadi lebih hidup.
Harita Group membuka akses pasar baru bagi produk lokal. Harita Group menciptakan rantai ekonomi yang lebih luas.

Pertumbuhan ekonomi yang didorong Harita Group sepenuhnya tercermin pada pendapatan daerah. Ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi.
Harita Group membuka peluang peningkatan PAD. Aktivitas industri Harita Group berpotensi menjadi sumber pajak baru.

Namun, kebijakan fiskal harus adaptif. Tanpa strategi tepat, manfaat ekonomi dari Harita Group tidak optimal.

Strategi Bisnis Berkelanjutan

Dalam perspektif global, Harita Group menunjukkan arah bisnis berkelanjutan. Harita Group mengintegrasikan hilirisasi, investasi, serta tanggung jawab sosial.

Program CSR menjadi bukti komitmen Harita Group terhadap masyarakat. Bantuan sosial, dukungan energi, serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari kontribusi nyata.
Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.
Harita Group melalui KIPP dorong lonjakan ekonomi Kayong Utara 2025 hingga 5,89 persen. Dampak terasa pada penurunan kemiskinan, kenaikan IPM, serta peluang hilirisasi bauksit berbasis industri berkelanjutan.
Harita Group memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Harita Group menjaga keberlanjutan operasional melalui pendekatan sosial.

KIPP memiliki luas 2.205,1 hektare. Pengembangan inti mencapai 1.893 hektare. Skala ini mencerminkan ambisi Harita Group.

Harita Group menargetkan kawasan ini sebagai pusat industri smelter. Harita Group berpotensi menjadikan Kayong Utara sebagai simpul industri baru.

Bupati Romi menegaskan, “Target-target pembangunan dapat dicapai bila kita saling bergandeng tangan.” Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Harita Group.

Peran Harita Group sebagai katalis ekonomi tidak terbantahkan. Harita Group mendorong pertumbuhan cepat.

Namun, pertumbuhan harus inklusif. Harita Group perlu memastikan manfaat tersebar merata. Peningkatan SDM menjadi prioritas utama.

Harita Group perlu mendorong integrasi UMKM. Harita Group harus memperkuat keterhubungan ekonomi lokal.

Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan fiskal. Momentum pertumbuhan dari Harita Group harus dimanfaatkan secara optimal.

Pulau Penebang kini menjadi simbol perubahan. Di sana, Harita Group membuka jalan transformasi ekonomi.

Harita Group menghadirkan peluang. Harita Group membawa tantangan. Masa depan bergantung pada kolaborasi.

“Target-target pembangunan dapat dicapai bila kita saling bergandeng tangan.” Kalimat itu menjadi penegas arah. Masuk rantai industri Harita Group. Tingkatkan kompetensi. Dorong ekonomi lokal naik kelas.

22 April 2026

Warga Minta Jalan Nasional Depan Kantor Bupati Landak Segera di Perbaiki Sebelum Ambruk Total

Foto kerusakan jalan depan kantor Bupati Landak terlihat bandan jalan sudah
turun dan adanya keretakan di tengah
LANDAK - Kondisi ruas jalan nasional yang berada di depan kantor Bupati Landak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat kini menjadi sorotan serius oleh masyarakat. Kerusakan jalan tersebut, dinilai semakin hari semakin parah bahkan disebut akan membahayakan keselamatan penguna jalan. Selasa, 21 April 2026.

Melki (28) salah satu warga pengguna jalan mengatakan, kerusakan jalan di depan kantor Bupati Landak tersebut harus segara di perbaiki, karena merupakan akses vital yang setiap hari di lalui berbagi jenis kendaraan.

"Saya takutnya bukan hanya di samping ini yang ambruk, sebab di tengah ini sudah ada keretakan dan untuk bandan jalan juga terlihat sudah turun pondasinya. Sewaktu waktu mobil muatan besar lewat atau mobil dump truck bawa sawit lewat saya yakin lama lama ambruk jalan ini," ungkapnya kepada Borneotribun.com. Selasa, 21 April 2026.

Melki juga mengingatkan, jika tidak segera ditangani, retakan berpotensi membesar dan memicu kerusakan lebih serius, terutama saat curah hujan tinggi yang dapat meningkatkan risiko longsor di sekitar badan jalan dan dapat membuat jalan tersebut ambruk.

"Tolonglah kepada Dinas PUPR Kabupaten, Provinsi maupun Pusat untuk memperhatikan jalan yang menjadi akses vital ini. Karna jalur ini ramai setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas, kalau nasib tidak baik ada yang lewat lalu ambruk kan jadi cerita nantinya," ujar Melki.

(RED)

21 April 2026

Wali Kota Pontianak Buka Naik Dango III, Dihadiri Wagub Kalbar dan Tokoh Lintas Lembaga

Foto: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus membuka perayaan adat Naik Dango ke-III Kota Pontianak di Rumah Radakng, Selasa (21/4/2026)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi membuka perayaan adat Naik Dango ke-III Kota Pontianak di Rumah Radakng, Selasa (21/4/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan semarak sebagai simbol pelestarian tradisi Dayak sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.

Acara turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus, serta unsur pejabat dan lembaga, di antaranya Polda Kalbar, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Disporapar Kubu Raya, serta Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT).

Hadir pula tokoh masyarakat dan mitra seperti Arsen Rikson, Romo Greg, perwakilan PTPN IV, Hotel Harris, BCA, Bulog, Bank Kalbar, Pancur Kasih, serta unsur swasta lainnya. Dari unsur legislatif, tampak anggota DPRD Kota Pontianak Yandi dan anggota DPRD Provinsi Kalbar Dian Eka Muchairi.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Naik Dango merupakan warisan budaya yang harus dijaga sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan penghormatan kepada leluhur. Ia menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi. (Jm)


PWI Kalbar Gelar OKK ke-5 Tahun 2026, Ketua Umum PWI Pusat Dijadwalkan Hadir

Foto: Ilustrasi Kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Kalimantan Barat digelar di Mempawah pada Sabtu (10/5/205). [DOK. PWI Kalbar]

PONTIANAK - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat akan melaksanakan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) ke-5 tahun 2026 di Kota Pontianak. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas serta pemahaman anggota terhadap profesi jurnalistik dan organisasi.

Panitia pelaksana OKK PWI Kalbar telah resmi dibentuk sebagai langkah awal persiapan. Dalam susunan kepanitiaan, Hadi Sudirmansyah dipercaya sebagai Ketua Pelaksana OKK ke-5 tahun 2026.

Hadi mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi peserta OKK.

“Syarat utama adalah wartawan minimal telah satu tahun bekerja, bertugas dan berdomisili di Kalimantan Barat, serta bekerja pada media massa berbadan hukum pers. Ini harus dibuktikan dengan akta perusahaan,” jelas Hadi.

Ketua PWI Kalbar Kundori menegaskan, OKK adalah wadah untuk menjaring anggota baru dan menjadi syarat untuk menjadi anggota PWI sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PD PRT.

Ia menyebut OKK PWI Kalbar sedianya digelar akhir 2025, namun tertunda hingga 2026.

“Kegiatan sudah dijadwalkan sejak lama sesuai amanah PWI Pusat pasca-konflik. Tertunda karena banyak kegiatan, seperti menghadiri undangan Retret Bela Negara di Bogor, Hari Pers Nasional di Banten, serta masuk bulan Ramadan dan Idulfitri,” tegas Kundori.

Kundori menambahkan, OKK yang dijadwalkan usai Lebaran Iduladha akan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, sehingga panitia perlu mempersiapkan dengan matang.

“Pak Ketum insyaallah akan hadir di acara OKK PWI Kalbar dalam rangka silaturahmi dan memberikan materi,” kata Kundori.

Menurutnya, pelaksanaan OKK ini juga menjadi momentum mempererat solidaritas antar-anggota sekaligus meningkatkan profesionalisme wartawan di Kalimantan Barat.

Rencananya, OKK diikuti peserta dari berbagai daerah di Kalbar dan dipusatkan di Pontianak. Waktu pelaksanaan akan diumumkan lebih lanjut setelah seluruh persiapan panitia rampung. (***)



19 April 2026

Pengamanan Akhir Pekan, Polres Sekadau Jaga Car Free Day, Ibadah dan Sunmori


Wabup Kubu Raya Sukiryanto Buka Jalan Sehat UNU Kalbar

Foto: Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto membuka kegiatan jalan sehat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Minggu (19/4/2026)

KUBU RAYA – Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto membuka kegiatan jalan sehat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Minggu (19/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri Rektor UNU Kalbar Prof. Dr. Sukino, http://M.Ag., Kepala Kanwil Kemenag Kalbar Kamaludin, http://S.Ag., Anggota DPRD Provinsi Kalbar Mulyadi Tawik, http://S.Ag., Anggota DPRD Kubu Raya Hj. Maimunah, S.E. dan H. Rusdi, Sekretaris DPW PKB Kalbar H. Irsan, http://S.Ag., perwakilan IAIN Pontianak Prof. Dr. Zainudin, http://M.Si., Ketua Fatayat NU Kalbar Umy Marzukoh, http://S.Ag., Kepala Cabang Bank Kalbar Kubu Raya Teguh, serta civitas akademika UNU Kalbar.

Kegiatan yang mendapat dukungan penuh Pemkab Kubu Raya ini dinilai sebagai momentum positif untuk memperkenalkan kampus kepada masyarakat luas.

Dalam sambutannya, Sukiryanto mengapresiasi kegiatan yang menggabungkan olahraga dan edukasi tersebut. Menurutnya, jalan sehat tidak hanya memberi manfaat kesehatan, tetapi juga menjadi sarana efektif memperkenalkan dunia pendidikan ke masyarakat.

“Ini momen yang sangat baik. Selain menjaga kesehatan, masyarakat juga bisa lebih mengenal UNU Kalbar, mulai dari keberadaan kampus hingga perannya dalam dunia pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan positif seperti ini perlu terus didorong selama tidak berbenturan dengan agenda lain. Kegiatan ini juga dinilai mampu mendekatkan kampus dengan masyarakat, khususnya di Kubu Raya.

Sementara itu, Rektor UNU Kalbar Prof. Dr. Sukino, http://M.Ag. menyampaikan, jalan sehat ini merupakan bagian dari upaya kampus untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkenalkan program unggulan UNU Kalbar.

“Kami ingin UNU Kalbar hadir tidak hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin mengenal dan percaya untuk melanjutkan pendidikan di UNU Kalbar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sinergi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusi kampus terhadap pembangunan daerah.

Anggota Dewan Energi Nasional Dr. Muhammad Kholid Syeirazi, http://M.Si. turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi dunia pendidikan dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mendorong kemajuan daerah.

“Kampus memiliki peran strategis membangun kesadaran masyarakat, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga isu penting seperti energi dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan seperti ini menjadi ruang yang baik untuk memperkuat kedekatan tersebut,” ujarnya.

Jalan sehat ini merupakan puncak dari rangkaian tiga agenda besar UNU Kalbar, yakni ramah tamah bersama tokoh dan masyarakat, seminar nasional, serta jalan sehat.

Sukiryanto berharap kegiatan ini membuat UNU Kalbar semakin dikenal luas dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, baik di Kubu Raya maupun di seluruh Kalimantan Barat.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menjadi momen terbaik untuk memperkenalkan UNU Kalbar ke masyarakat luas,” pungkasnya. (Jm)



18 April 2026

Kalbar di Ambang Lompatan Energi Bersih

Foto: Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dr. Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si., didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, S.H., serta Rektor UNU Kalbar Prof. Dr. Sukino, M.Ag

PONTIANAK – Dorongan kuat untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan (EBT) mengemuka dalam seminar di Hotel Golden Tulip Pontianak, Sabtu (18/4).

Seminar menghadirkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dr. Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si., Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, S.H., serta Rektor UNU Kalbar Prof. Dr. Sukino, M.Ag.

Dalam paparannya, Dr. Kholid menegaskan Indonesia tidak bisa terus bergantung pada energi fosil yang cadangannya kian menipis dan berdampak buruk bagi lingkungan. Ia menyebut cadangan minyak nasional tersisa 11 tahun, gas bumi 14 tahun, dan batu bara sekitar 36 tahun.

“Jika tidak segera dilakukan percepatan transisi energi, risiko krisis energi bisa terjadi dan berdampak pada stabilitas nasional,” ujarnya.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong teknologi rendah karbon seperti carbon capture and storage (CCS) untuk menangkap emisi karbon dan menyimpannya kembali ke perut bumi. Meski masih mahal, teknologi ini diyakini akan semakin ekonomis seiring berkembangnya pasar energi terbarukan.

Dr. Kholid juga menekankan pentingnya edukasi energi sejak dini, khususnya bagi mahasiswa. Menurutnya, indikator kemajuan bangsa tidak hanya dari besarnya konsumsi energi, tetapi dari efisiensi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

“Semakin efisien penggunaan energi, semakin tinggi kompleksitas dan kualitas ekonomi suatu negara,” jelasnya.

Kalimantan Barat dinilai potensial untuk energi surya karena berada di jalur khatulistiwa. Namun pemanfaatan PLTS masih terkendala investasi, teknologi, dan penyimpanan energi.

“PLTS harus didukung sistem baterai agar dapat menyuplai listrik secara stabil, termasuk saat malam hari ketika beban puncak terjadi,” tambahnya.

Kontribusi PLTS dalam bauran energi nasional baru sekitar 3 persen. Hal ini dipengaruhi harga energi fosil yang masih relatif murah karena subsidi, sehingga energi bersih belum sepenuhnya kompetitif. Karena itu, ia mendorong rasionalisasi subsidi energi dengan mengalihkan dukungan dari energi fosil ke energi hijau.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan, Pemkot mulai mendorong penggunaan energi terbarukan, salah satunya lewat pemasangan lampu jalan tenaga surya.

“Edukasi kepada masyarakat terus kami lakukan agar penggunaan energi bersih semakin meningkat,” katanya.

Selain surya, potensi energi nuklir juga diperhitungkan. Kalimantan Barat, khususnya Melawi, memiliki cadangan uranium yang berpotensi untuk pengembangan PLTN di masa depan.

Secara nasional, Indonesia menargetkan bauran EBT 70 persen pada 2060. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat.

Rektor UNU Kalbar Prof. Dr. Sukino menegaskan perguruan tinggi punya peran strategis mendukung pengembangan energi bersih, meski saat ini masih skala terbatas.

“Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mempercepat transisi energi di daerah,” ujarnya.

Seminar ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang pentingnya energi yang efisien dan ramah lingkungan demi masa depan berkelanjutan. (Jm)



Jagung Hibrida Usia 42 Hari, Satlantas Polres Sekadau Intensifkan Perawatan Lahan Demplot


17 April 2026

Pemkab Kubu Raya Uji Petik Potensi Pajak MBLB

Foto: Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kubu Raya, Maria Agustina

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan uji petik lapangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Jumat (17/4/2026).

Hasil sementara menunjukkan adanya sejumlah titik aktivitas yang berpotensi menjadi sumber pajak daerah. Namun, data tersebut masih dalam tahap verifikasi dan belum ditetapkan secara final.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kubu Raya Maria Agustina mengatakan, pengecekan langsung ke lapangan penting untuk memperoleh data riil.

“Dengan turun langsung ke lapangan, kita bisa melihat kondisi riil. Data koordinat yang diambil menjadi bahan analisis untuk menentukan potensi pajak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat titik aktivitas yang berada di dalam maupun di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga perlu kajian lebih lanjut.

“Ini belum final, tapi sudah terlihat ada potensi PAD dari sektor MBLB,” tambahnya. (Jm)

15 April 2026

Satlantas dan Dishub Sekadau Siapkan Car Free Day Rutin di Jalan Panglima Naga

Foto: Rapat Koordinasi Persiapan Car Free Day antara Satlantas Polres Sekadau dan Dishub Sekadau di Ruang Kasat Lantas Polres Sekadau, Rabu (15/4/2026) 

SEKADAU - Satlantas Polres Sekadau bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau menggelar koordinasi persiapan Car Free Day (CFD) yang akan dilaksanakan rutin setiap Minggu di Jalan Panglima Naga, Kecamatan Sekadau Hilir.

Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Kasat Lantas Polres Sekadau, Rabu (15/4/2026), dihadiri jajaran Satlantas dan Dishub Sekadau.

CFD direncanakan mulai 19 April 2026, setiap Minggu pukul 06.00–09.00 WIB. Satu jalur di Jalan Panglima Naga akan ditutup selama kegiatan berlangsung.

Kasat Lantas Polres Sekadau IPTU Sudarsono mengatakan, CFD merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta menyediakan ruang publik yang aman dan nyaman.

Selain itu, CFD juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Sekadau.

“Dari aspek lalu lintas, kami menyiapkan rekayasa dan pengalihan arus agar kegiatan berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu mobilitas masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Satlantas akan menyosialisasikan pelaksanaan CFD kepada masyarakat, termasuk perubahan pola arus lalu lintas yang berlaku setiap akhir pekan.

Kabid LLAJ Dishub Sekadau Aristhon Apolo menjelaskan, CFD merupakan tindak lanjut kebijakan transformasi budaya kerja ASN serta penguatan ruang publik yang ramah lingkungan.

Hal itu merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, CFD juga bagian dari upaya penghematan energi, pengurangan emisi polusi udara, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dishub Sekadau bersama Satlantas Polres Sekadau akan menindaklanjuti hasil rapat dengan koordinasi teknis di lapangan, meliputi pengaturan arus lalu lintas dan penempatan personel.

Langkah ini untuk memastikan pelaksanaan CFD berjalan aman, lancar, serta memberi kenyamanan bagi masyarakat.

14 April 2026

Bupati Kubu Raya Resmikan Lahan Parkir Taman Dirgantara, Perkuat Ruang Publik dan UMKM

Foto: Bupati Kubu Raya H. Sujiwo meresmikan lahan parkir paving block di kawasan Taman Tugu Pesawat Dirgantara, Selasa (14/4/2026)

KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya H. Sujiwo meresmikan lahan parkir paving block di kawasan Taman Tugu Pesawat Dirgantara, Selasa (14/4/2026).

Peresmian ini menjadi langkah lanjutan Pemkab Kubu Raya dalam menata dan mengembangkan ruang publik yang representatif bagi masyarakat.

Usai peresmian, Sujiwo menyampaikan apresiasi kepada Lanud Supadio atas inisiatif dan kolaborasi dalam mengembangkan kawasan tersebut. Ia mengaku tidak menyangka taman itu akan berkembang sepesat saat ini.

“Awalnya kami kira ini hanya taman biasa, tempat masyarakat bersantai. Namun sekarang berkembang menjadi ruang publik yang sangat diminati, bahkan dikenal hingga ke berbagai daerah di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Menurut Sujiwo, Taman Dirgantara tidak hanya memberi ruang interaksi bagi masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM.

Ia menegaskan, Pemkab Kubu Raya berkomitmen terus melakukan penataan kawasan, termasuk peningkatan infrastruktur jalan, penambahan fasilitas, serta penghijauan lingkungan taman.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Penataan akan terus kami lakukan, termasuk pembangunan jalan di dalam kawasan agar lebih baik dan nyaman,” tegasnya.

Sujiwo menilai sinergi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Udara menjadi kunci keberhasilan pengembangan kawasan tersebut.

“Ini wujud nyata kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan TNI AU. Kita akan terus jaga kolaborasi ini agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Komandan Lanud Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiyono menyampaikan, pembangunan fasilitas seperti lahan parkir paving block merupakan bagian dari upaya menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung.

Ia menyebut Taman Dirgantara kini menjadi pusat aktivitas masyarakat dengan perputaran ekonomi signifikan, mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan dan melibatkan puluhan pelaku UMKM.

Dengan diresmikannya lahan parkir tersebut, Taman Dirgantara diharapkan semakin tertata dan mampu menjadi ruang publik yang nyaman, produktif, serta memberi dampak positif bagi masyarakat Kubu Raya. (Jm)

13 April 2026

Deretan Tokoh Masyarakat Ketapang Bicara Hasil Kepemimpinan Bupati Alex dan Jamhuri

silaturrahmi tokoh masyarakat Ketapang dengan Bupati dan wakil Bupati beberapa waktu lalu
silaturrahmi tokoh masyarakat Ketapang bersama Bupati dan Wakil Bupati beberapa waktu lalu (istimewa). 

Ketapang - Sejumlah tokoh masyarakat di kabupaten Ketapang angkat suara menilai gaya kepemimpinan dan hasil yang sudah dicapai selama setahun oleh bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama wakil Bupati Jamhuri Amir.

Diantara nama tokoh yang berbicara itu adalah ketua MUi Ketapang, KH Moh. Faisol Maksum, ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Ketapang Heronimus Tanam dan tokoh sesepuh melayu Ketapang Abdulbad A Rani.

Ketua MUI Ketapang KH Moh. Faisol Maksum.

"Salah satu contoh yang dirasakan langsung masyarakat adalah perbaikan Jalan Pelang. Saya beberapa kali melintas di jalan tersebut, sekarang sudah lebih lancar. Aktivitas masyarakat terbantu, ekonomi juga ikut bergerak. Dari komunikasi dengan warga, mereka bersyukur dengan kondisi ini," kata Ustadz Faisal.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Ketapang, Heronimus Tanam.

Ia menilai sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati berjalan baik, sehingga program-program pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal.

Kami melihat keduanya tetap sejalan. Koordinasi berjalan baik dan program pembangunan terlaksana dengan lancar," ujar tokoh yang disapa Tanam itu. 

Sebagai mantan birokrat, Ia menanggapi anggapan yang menyebut peran Wakil Bupati kurang terlihat. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat karena pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati telah diatur secara jelas.

"Tugas masing-masing sudah jelas sesuai aturan. Wakil Bupati memahami perannya sebagai politisi, sementara Bupati memiliki latar belakang birokrasi. Ini justru menjadi kekuatan," katanya.

Tokoh masyarakat Melayu Ketapang, Abdulbad A. Rani.

Sinergi kepala daerah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bupati dan Wakil Bupati menjalankan perannya dengan baik. Pembagian tugas jelas dan secara umum sejalan dengan visi dan misi.

Menurutnya, pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang tepat meski dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan anggaran.

"Kendala anggaran kita maklumi, tetapi arah pembangunan, terutama infrastruktur, tetap berjalan sesuai rencana," katanya. 

Abdulbad menilai latar belakang keduanya menjadi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan. 

"Wakil Bupati berlatar belakang politisi, sedangkan Bupati berpengalaman di birokrasi. Ini kombinasi yang saling melengkapi," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

"Semua OPD harus duduk bersama menentukan prioritas, terutama infrastruktur. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Bupati yang kemudian mengambil keputusan," katanya. 

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga peluang usaha dan lapangan kerja.

"Masyarakat tidak menuntut berlebihan, selain infrastruktur baik, yang penting ada peluang usaha dan lapangan kerja," ujarnya.

Abdulbad turut mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjalin hubungan yang baik dengan media sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi.

"Media adalah mitra penting untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, katanya.

Para tokoh masyarakat berharap kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati dapat terus dijaga, sehingga pembangunan di Kabupaten Ketapang berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Secara umum, pembangunan tetap berjalan sesuai visi dan misi. Kekompakan ini harus dijaga bersama,” pungkasnya.

Pemkab Kubu Raya Gelar Seleksi Paskibraka 2026, DPRD: Junjung Sportivitas

Foto: Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Kuburaya Tahun 2026

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026 pada Senin (13/4). Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri hingga DPRD, dalam upaya menjaring putra-putri terbaik daerah.

Sebanyak 185 peserta mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan secara bertahap dan ketat. Dari jumlah tersebut, nantinya akan dipilih dua orang terbaik untuk mewakili Kabupaten Kubu Raya ke tingkat provinsi.

Foto: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zainal Abidin, SH.I., MH

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zainal Abidin, SH.I., MH, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program yang telah direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang pembahasannya telah dilakukan sejak tahun 2025.

Menurutnya, DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah telah menyusun perencanaan secara matang agar seluruh program, termasuk seleksi Paskibraka, dapat berjalan sesuai harapan.

“Kami berharap para peserta dapat berkompetisi secara sehat dan mampu memberikan yang terbaik, sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Kubu Raya di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari orang tua serta lingkungan yang kondusif dalam menunjang keberhasilan generasi muda, di tengah berbagai tantangan seperti pengaruh negatif lingkungan.

Mewakili Bupati Kubu Raya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya, Drs. Amin Maros, M.Si, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan.

“Seleksi ini tidak hanya melihat kemampuan fisik, tetapi juga kedisiplinan, karakter, serta pemahaman ideologi Pancasila sebagai dasar negara,” tegasnya.

Melalui proses seleksi ini, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

Diketahui, Kabupaten Kubu Raya terakhir kali mengirimkan perwakilan hingga tingkat nasional pada tahun 2017. Untuk itu, tahun 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan prestasi daerah.

Seluruh rangkaian kegiatan seleksi hingga pelaksanaan pengibaran bendera Merah Putih nantinya didukung melalui APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.

12 April 2026

Dedi Mulyadi Klarifikasi Soal Tantangan Wagub Krisantus Bangun Kalbar Rp6 Triliun

Dedi Mulyadi merespons tantangan membangun Kalimantan Barat dengan Rp6 triliun dan menegaskan perbedaan kondisi tiap daerah.
Dedi Mulyadi merespons tantangan membangun Kalimantan Barat dengan Rp6 triliun dan menegaskan perbedaan kondisi tiap daerah.

PONTIANAK – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara terkait tantangan yang disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, soal pembangunan daerah dengan anggaran Rp6 triliun. 

Pernyataan ini sekaligus merespons polemik perbandingan pembangunan antar daerah yang sempat ramai di media sosial.

Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas tantangan tersebut. Dirinya menegaskan bahwa selama ini tidak pernah memiliki niat untuk membandingkan pembangunan Jawa Barat dengan daerah lain.

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Baik dari sisi luas wilayah, kondisi geografis, hingga kemampuan fiskal daerah yang tidak bisa disamakan.

Dedi mencontohkan Kalimantan Barat yang memiliki wilayah sangat luas dengan tantangan pembangunan yang lebih kompleks. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami memahami betapa beratnya daerah dengan luas seperti Kalimantan Barat dan keterbatasan fiskal yang dimiliki,” ujar Dedi atau biasa disebut netizen KDM.

Dedi juga menyampaikan permohonan maaf apabila program pembangunan di Jawa Barat dianggap menyinggung pihak lain. Dedi berharap ke depan tidak ada lagi perbandingan yang memicu polemik.

Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Indonesia.

Dedi turut berharap kemampuan fiskal daerah ke depan bisa meningkat. Dengan begitu, dana bagi hasil dari pemerintah pusat dapat lebih optimal diterima oleh daerah penghasil.

“Semoga kita bisa bersama-sama terus melayani masyarakat dengan baik,” kata dia.

Di akhir pernyataannya, Dedi menyampaikan salam kepada masyarakat Kalimantan Barat. Dirinya juga mendoakan kesehatan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti kondisi infrastruktur jalan rusak di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

Ruas jalan Bedayan–Nanga Libau menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, warga, termasuk anak-anak, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah.

Bahkan, dalam video itu muncul permintaan agar Dedi Mulyadi memimpin Kalimantan Barat selama beberapa bulan.

Menanggapi hal tersebut, Krisantus memberikan pernyataan yang cukup menantang. Ia mengajak Dedi untuk membuktikan kemampuan membangun daerah dengan anggaran terbatas.

“Ada yang mau pinjam Gubernur Jawa Barat tiga bulan, ayo tukar kita. Tapi pakai duit Rp6 triliun bangun Kalimantan Barat,” tegasnya.

Krisantus juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat. Ia menyebut perbedaan luas wilayah dan kapasitas anggaran menjadi faktor utama.

Jawa Barat diketahui memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun. Sementara Kalimantan Barat memiliki luas mencapai 171 ribu kilometer persegi dengan APBD lebih dari Rp6 triliun.

Perbedaan tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.

10 April 2026

Bupati, Wakil Bupati, Sekda hingga ASN Kubu Raya Olahraga Bersama di Halaman Kantor Bupati

Foto: Bupati Kuburaya, Sujiwo usai mengikuti olahraga bersama ASN di Halaman Kantor Bupati

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar kegiatan olahraga bersama yang diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN), di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan. Sejak pagi hari, ratusan peserta tampak antusias mengikuti rangkaian olahraga yang diawali dengan senam bersama.

Suasana keakraban begitu terasa, mencerminkan kekompakan antar jajaran pemerintahan di lingkungan Pemkab Kubu Raya.

Seusai senam, Bupati Kubu Raya Sujiwo bersama Wakil Bupati, Sekda, para Kepala OPD, serta seluruh peserta melanjutkan kegiatan dengan jalan sehat mengelilingi kawasan Kantor Bupati sebanyak tiga kali. 

Kegiatan ini semakin menambah semarak suasana sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan antar peserta.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi antar ASN dan pimpinan daerah.

“Melalui kegiatan ini kita ingin membangun semangat kebersamaan, kekompakan, serta menjaga kesehatan agar tetap prima dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah dalam suasana yang santai namun tetap penuh makna. 

Dengan tubuh yang sehat dan semangat yang terjaga, diharapkan seluruh ASN di Kubu Raya dapat terus meningkatkan kinerja dalam mendukung pembangunan daerah.

Olahraga bersama ditutup dengan ramah tamah dan interaksi hangat antar peserta, yang semakin mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. (Tim)

Biaya Haji Kalbar 2026 Dinegosiasi

Pemprov Kalbar optimalkan biaya penerbangan haji 2026 melalui seleksi terbuka dan negosiasi ketat dengan maskapai agar tarif tetap transparan dan terjangkau.
Pemprov Kalbar optimalkan biaya penerbangan haji 2026 melalui seleksi terbuka dan negosiasi ketat dengan maskapai agar tarif tetap transparan dan terjangkau.

Pemprov Kalbar Transparan Soal Biaya Penerbangan Haji 2026, Ini Detailnya

Pontianak — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjaga biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap rasional dan transparan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan biaya penerbangan haji tahun 2026 melalui proses seleksi terbuka serta negosiasi ketat dengan maskapai penerbangan.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa proses penetapan maskapai dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran.

"Penetapan dilakukan secara terbuka. Maskapai dengan penawaran terendah menjadi pemenang, tetapi tetap kita lakukan negosiasi untuk memastikan harga tersebut benar-benar wajar dan tidak memberatkan jamaah," kata Harisson saat menerima audiensi perwakilan Lion Group di Pontianak, Kamis.

Lion Air Jadi Maskapai Penerbangan Haji Kalbar 2026

Dalam proses seleksi tersebut, maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa transportasi udara untuk penerbangan haji Kalimantan Barat tahun 2026.

Nilai penawaran yang diajukan maskapai tersebut berada di kisaran Rp13,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan biaya pada tahun sebelumnya yang tercatat sekitar Rp10,6 miliar.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalbar meminta penjelasan rinci terkait kenaikan biaya tersebut. Menurut Harisson, transparansi kepada masyarakat menjadi faktor penting karena biaya tersebut nantinya akan diketahui oleh para calon jamaah haji.

"Kenaikan ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, karena biaya tersebut akan diketahui oleh jamaah. Transparansi menjadi hal utama," ujarnya.

Negosiasi Lanjutan Dilakukan untuk Tekan Biaya

Setelah penetapan pemenang, pemerintah daerah tetap membuka ruang negosiasi lanjutan guna memastikan harga tetap efisien dan realistis.

Harisson menyebutkan bahwa optimalisasi biaya menjadi prioritas agar penyelenggaraan ibadah haji tetap terjangkau bagi masyarakat.

Selain faktor internal, pemerintah juga menyoroti sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi biaya penerbangan, salah satunya adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur.

"Jika harga avtur naik, itu menjadi risiko maskapai sesuai kontrak. Namun jika turun, kita akan bicarakan kembali agar ada penyesuaian yang menguntungkan jamaah," jelasnya.

Kenaikan Harga Avtur Jadi Faktor Utama

Sementara itu, perwakilan Lion Group, Agung Pratama, menjelaskan bahwa harga yang diajukan telah melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan kenaikan harga avtur yang cukup signifikan.

Menurutnya, lonjakan harga avtur saat ini mencapai sekitar 70 persen, sehingga berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai.

"Harga yang kami ajukan sudah seminimal mungkin agar tetap kompetitif, meskipun saat ini terjadi kenaikan harga avtur hingga sekitar 70 persen," kata Agung.

Komitmen Transparansi dan Pelayanan Terbaik bagi Jamaah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji.

Setiap komponen biaya, termasuk transportasi udara, disusun secara cermat, transparan, dan akuntabel guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak tanpa beban biaya berlebihan.

Dengan langkah optimalisasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan transportasi haji Kalimantan Barat tahun 2026 dapat berjalan lancar dan biaya tetap terjangkau bagi para jamaah.

FAQ

1. Mengapa biaya penerbangan haji Kalbar 2026 mengalami kenaikan?
Kenaikan biaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama lonjakan harga avtur hingga sekitar 70 persen yang berdampak pada biaya operasional maskapai.

2. Maskapai apa yang melayani penerbangan haji Kalbar 2026?
Maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa transportasi udara setelah melalui proses seleksi terbuka.

3. Berapa nilai kontrak penerbangan haji Kalbar 2026?
Nilai penawaran maskapai berada di kisaran Rp13,3 miliar.

4. Apakah pemerintah masih bisa menurunkan biaya tersebut?
Ya, pemerintah masih melakukan negosiasi lanjutan untuk membuka peluang efisiensi dan penyesuaian harga.

5. Apa komitmen utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji?
Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan biaya tetap rasional bagi jamaah.

07 April 2026

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Sekda Kalbar Harisson menegaskan retret ASN wajib sesuai UU ASN. Anggaran pengembangan kompetensi 2026 masih di bawah standar nasional.
Sekda Kalbar Harisson menegaskan retret ASN wajib sesuai UU ASN. Anggaran pengembangan kompetensi 2026 masih di bawah standar nasional.

Pontianak — Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa program retret atau peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Harisson, pelaksanaan retret ASN bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab pengembangan kapasitas aparatur agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

"Pelaksanaan retret ASN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 49 ayat (1), yang mewajibkan setiap ASN untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan," ujar Harisson di Pontianak, Senin.

Retret ASN Diperkuat Aturan Nasional

Harisson menjelaskan, ketentuan pengembangan kompetensi ASN juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan alokasi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun.

Hal ini bertujuan agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan sistem kerja, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Anggaran Pengembangan Kompetensi Masih Rendah

Meski program retret wajib dilaksanakan, Harisson mengakui bahwa alokasi anggaran pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Barat masih tergolong terbatas.

Pada APBD 2026, anggaran pengembangan kompetensi ASN hanya mencapai sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah.

Angka tersebut masih berada di bawah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, yang mengamanatkan alokasi sebesar 0,34 persen.

Secara rinci, anggaran yang tersedia meliputi:

  • Rp1,558 miliar untuk pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi

  • Rp1,938 miliar untuk pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional kepemimpinan, serta prajabatan

Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan standar nasional pengembangan kompetensi ASN.

Perangkat Daerah Diminta Lakukan Pergeseran Anggaran

Harisson menyebutkan bahwa kegiatan retret atau peningkatan kompetensi bagi pimpinan tinggi pratama dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah dianggarkan oleh 25 badan dan dinas serta 11 UPT dalam APBD 2026.

Namun, bagi perangkat daerah yang belum menganggarkan kegiatan tersebut, diminta segera melakukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran.

"Dalam surat yang saya keluarkan tanggal 6 Maret 2026, perangkat daerah yang belum menganggarkan diminta melakukan pergeseran anggaran untuk pembiayaan peningkatan kompetensi," jelasnya.

Pergeseran anggaran tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Harisson menegaskan, pergeseran hanya diperbolehkan pada mata anggaran yang sejenis, seperti perjalanan dinas atau administrasi pendidikan dan pelatihan.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk masyarakat, hibah, maupun pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Retret ASN Akan Ditata Ulang Seiring Efisiensi Anggaran

Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2026 terkait transformasi budaya kerja ASN, pemerintah daerah berencana menata ulang pelaksanaan retret ASN.

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah efisiensi perjalanan dinas.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 50 persen serta efisiensi kegiatan perangkat daerah sebesar 50 persen dalam APBD 2026.

Dengan adanya kebijakan terbaru, efisiensi perjalanan dinas dipastikan akan semakin diperketat.

"Dengan adanya surat edaran terbaru tersebut, tentunya kegiatan retret akan ditata ulang," kata Harisson.

Makna Retret ASN Bagi Kualitas Pelayanan Publik

Program retret ASN dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Melalui pelatihan berkelanjutan, ASN diharapkan mampu:

  • meningkatkan kompetensi teknis

  • memperkuat kepemimpinan

  • memperbaiki pelayanan publik

  • beradaptasi dengan perubahan sistem birokrasi modern

Dengan demikian, keberadaan retret ASN tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga pada kualitas layanan kepada masyarakat.

FAQ

Apa itu retret ASN?

Retret ASN adalah kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan kepemimpinan.

Apakah retret ASN wajib dilaksanakan?

Ya. Retret ASN merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Berapa minimal jam pengembangan kompetensi ASN setiap tahun?

Minimal 20 jam pelajaran per tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Berapa anggaran pengembangan kompetensi ASN Kalbar tahun 2026?

Sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah, masih di bawah standar nasional 0,34 persen.

Apakah anggaran masyarakat bisa digeser untuk retret ASN?

Tidak. Anggaran untuk masyarakat, hibah, dan pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.