Asyik Bermain Judi, 8 Orang di Sekadau Disergap Polisi

Indokalbar    Jumat, Maret 03, 2023    Comment   

Asyik Bermain Judi, 8 Orang di Sekadau Disergap Polisi

Asyik Bermain Judi, 8 Orang di Sekadau Disergap Polisi. (Foto pelaku)

SEKADAU, KALBAR – Delapan orang yang sedang asyik bermain judi disergap polisi di sebuah warung berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Jum'at (3/3/2023) sekitar pukul 00:15 WIB. 

Kedelapan orang tersebut berinisial, SJ, LB, RAD, N, VT, P, RT dan Z beserta barang bukti dibawah ke Mapolres Sekadau untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. 

Adapun barang bukti tersebut yakni, 3 Kotak kartu Domino merk Siam Fish, Uang kertas sejumlah Rp. 160.000 rupiah dengan rincian pecahan Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar, Pecahan Rp. 5.000 sebanyak 6 lembar.

Kapolres Sekadau, AKBP Suyono, melalui Kasat Reskrim Polres Sekadau, Iptu Rahmad Kartono menerangkan, pada hari Kamis, 2 Maret 2023 pukul 23.00 WIB, sebuah warung di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau diduga sebagai tempat perjudian.

Polisi mendapat informasi dari masyarakat tentang aktivitas perjudian di lokasi tersebut. "Dengan cepat, Anggota Polisi menuju ke warung yang dimaksud dan sekitar jam 00:15 WIB, mereka melihat orang-orang sedang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya," pungkasnya.

Mendapati kegiatan perjudian tersebut, kata Rahmad, anggota mengamankan orang-orang yang terlibat serta alat bukti yang digunakan. 

"Pelaku dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sekadau untuk diproses lebih lanjut," kata Rahmad.

Dijelaskan Rahmad, bahwa pelaku ditetapkan sebagai tersangka, untuk Pelaku SJ dan VT dilakukan penahanan, sedangkan terhadap pelaku yang lainnya tidak dilakukan penahanan dan diwajibkan untuk Wajib Lapor satu Minggu 2 kali. 

Kasat Reskrim Polres Sekadau, Iptu Rahmad Kartono, menjelaskan bahwa para pelaku akan dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian.

"Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terlibat dalam kegiatan perjudian," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Rahmad, kejadian ini menunjukkan komitmen Polres Sekadau dalam menegakkan hukum dan memberantas kegiatan perjudian di wilayah ini.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak berwajib dalam memberantas tindak pidana yang dapat merugikan banyak pihak.

(Ery/Hms)

Calon Penumpang Kapal Ekspres Rute Ketapang-Pontianak Minta Bintang Rezki Ekspres Tambah Armada

Indokalbar    Jumat, Maret 03, 2023    Comment   

Calon Penumpang Kapal Ekspres Rute Ketapang-Pontianak Minta Bintang Rezki Ekspres Tambah Armada

Calon Penumpang Kapal Ekspres Rute Ketapang-Pontianak Minta Bintang Rezki Ekspres Tambah Armada.

KETAPANG, INDOKALBAR.com – Calon penumpang kapal ekspres rute Ketapang-Pontianak, Budi (29), mengusulkan agar operator kapal cepat Bintang Rezki Ekspres menambah armada angkutan kapal mengingat banyaknya jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan air tersebut.

Ia mengatakan, pada hari biasa saja, banyak penumpang yang tidak dapat diberangkatkan karena tidak mendapatkan tiket, apalagi menjelang Lebaran tahun 2023 ini. Hal ini disebabkan harga tiket pesawat yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket ekspres. Sementara itu, jalur darat juga memakan waktu yang lama dan melelahkan dan ongkosnya dianggap relatif sama.

"Oleh karena itu, pilihan yang ada hanya kapal ekspres yang mudah dan terjangkau. Kami berharap agar kapal ekspres ditambah armadanya sehingga semua calon penumpang yang ingin ke Pontianak dapat diberangkatkan," kata Budi, Jumat (03/03/23).

Saat dikonfirmasi, Direktur Operasional PT Pelayaran Al Firdaus Barokah Ketapang, H. Abdul Muthalib, mengatakan bahwa kondisi tersebut sudah dipahami oleh pihaknya. Mereka sedang melakukan evaluasi untuk menambah armada angkutan guna menjawab harapan masyarakat.

Namun, ucapnya, rencana penambahan tersebut memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang, terutama dalam hal perizinan operasional agar lebih dipermudah.

Karena masalah perizinan masih menjadi momok, lantaran waktu pengurusannya terbilang lama dan rumit.

"Dulu saat kami ingin mengoperasikan kapal ekspres yang sekarang ini, proses perizinan sangat sulit dan memakan waktu yang lama. Semoga kali ini bisa lebih cepat dan dipermudah jika rencana penambahan kapal kami disetujui," kata Abdul, (03/03/23) di Ketapang.

Dia mengatakan bahwa armada saat ini baru satu kapal dengan kapasitas penumpang 60 tempat duduk yang beroperasi.

Perusahaan masih berupaya menambah satu lagi kapal cepat dengan daya tampung penumpang yang lebih besar. Namun, kata dia, rencana tersebut sedang dikaji dari berbagai aspek.

"Jika perhitungan dan perizinannya sesuai, maka bisa saja kami menambah armada untuk memenuhi harapan masyarakat Ketapang. Namun, ini masih kami kaji terlebih dahulu, tidak bisa terburu-buru," pungkasnya.

Oleh: Muzahidin

Wakapolres Sekadau Pimpin Jum'at Curhat di Desa Selalong

Indokalbar    Jumat, Maret 03, 2023    Comment   

Wakapolres Sekadau Pimpin Jum'at Curhat di Desa Selalong

Wakapolres Sekadau Pimpin Jum'at Curhat di Desa Selalong.

SEKADAU, INDOKALBAR.com – Wakapolres Sekadau Kompol Choerrudin bersama pejabat utama melaksanakan program Jum'at curhat di desa Selalong Kecamatan Sekadau Hilir, Jum'at 3 Maret 2023.

Bagi Wakapolres Sekadau, kegiatan ini sekaligus menjadi ajang perkenalan dirinya selaku pejabat baru. Ia mengharapkan, penugasannya di bumi Lawang Kuari mendapat dukungan seluruh masyarakat.

"Salah satu dukungan tersebut melalui partisipasi masyarakat untuk turut menjaga kamtibmas," kata Wakapolres Sekadau dalam kata sambutannya.

Ia melanjutkan, program Jum'at Curhat merupakan forum untuk menyampaikan saran pendapat melalui diskusi sekaligus menjalin silaturahmi antara Polri dan masyarakat serta membahas potensi kerawanan serta langkah penanganannya.

Menjawab pertanyaan terkait upaya dalam menjaga keamanan lingkungan, Kabag Ops Polres Sekadau AKP Oloan Sihombing mengatakan, Kepolisian secara rutin menggelar patroli ke desa, perusahaan serta lokasi rawan lainnya.

Upaya lain, jelas Kabag Ops, melalui peran Bhabinkamtibmas untuk terus menjaga kondisi keamanan di desa binaan melalui kerjasama dengan Babinsa, kepala desa dan mitra kamtibmas lainnya. 

"Partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat sangat penting karena keamanan merupakan kebutuhan bersama sehingga untuk mewujudkannya dibutuhkan pula kerjasama yang baik," jelas Kabag Ops.

Diselenggarakan di kantor desa Selalong, hadir diantaranya perangkat desa Selalong, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat dan perwakilan PT. MJP Estate Selalong.

(Ery/Mul)

Kades Sungai Sambang Minta Perusahaan Perhatikan Akses Jalan, Wabup Sekadau dukung kemitraan mandiri

Indokalbar    Jumat, Maret 03, 2023    Comment   

Kades Sungai Sambang Minta Perusahaan Perhatikan Akses Jalan, Wabup Sekadau dukung kemitraan mandiri

Wakil Bupati Sekadau Hadiri Tanam Perdana Kemitraan Mandiri PT. Agro Andalan di Desa Sungai Sambang.

SEKADAU, INDOKALBAR.com – Wakil Bupati Sekadau, Subandrio menghadiri acara tanam perdana kemitraan mandiri PT. Agro Andalan di dusun Engkorong desa Sungai Sambang kecamatan Sekadau Hulu kabupaten Sekadau, Jum'at (3/3/2023).

Kepala desa Sungai Sambang, Vinsensius Lican dalam arahannya meminta kepada pihak perusahaan supaya memperhatikan akses jalan supaya kedepan akses untuk mengeluarkan hasil kebun sawit dengan lancar.

"Saya mohon kepada pihak perusahaan dalam program ini untuk memperhatikan akses jalan, supaya nantinya kebun sudah panen akses jalan juga sudah bagus dan lancar," tegas Lican. 

Sementara itu, Wakil Bupati Sekadau, Subandrio dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah Daerah kabupaten Sekadau sangat pendukung kegiatan tanam perdana kemitraan mandiri ini. 

"Pemerintah Daerah Sekadau sangat mendukung tanam perdana kemitraan mandiri ini, karena ini sangat mendukung visi dan misi kabupaten Sekadau," ucap Suban, sapaan akrab Wabup Sekadau. 

"Terimakasih kepada PT. Agro Andalan yang telah melaksanakan kegiatan ini, PT. Agro Andalan juga selama ini sudah bekerjasama dengan pemerintah Daerah dengan baik," sambungnya. 

Subandrio juga mengatakan program tanam perdana kemitraan mandiri ini adalah program model. 

"Program ini adalah program model, saya belum pernah melihat program ini di perusahaan lain, ini sangat membantu masyarakat kita yang tidak memiliki modal tetapi memiliki lahan. Jadi program ini sangat membantu masyarakat," kata Suban. 

"Pemerintah Daerah akan bersinergi dengan perusahan untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang 82% adalah petani," tutup Subandrio.

(Ery)

Pemerintah Daerah Sekadau Gelar Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum untuk Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Indokalbar    Jumat, Maret 03, 2023    Comment   

Pemerintah Daerah Sekadau Gelar Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum untuk Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Daerah Sekadau Gelar Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum untuk Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

SEKADAU, INDOKALBAR.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Kejaksaan Negeri Sekadau, menggelar kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir, pada Kamis (2/3/2023).

Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau, Zein Yusri Munggaran, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sabas, serta Kepala Seksi Intelijen, John Christian Lumban Gaol dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, M. Nur Suryadi.

Program penerangan dan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi dan tugas Kejaksaan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat akan hukum di kalangan perangkat desa.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, mengatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang disebut juga sebagai Undang-Undang Desa, telah memberikan kewenangan besar kepada desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

"Dengan berlakunya undang-undang desa, Pemerintah juga memberikan bantuan berupa transfer dana desa yang diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas keuangan desa selain dari alokasi dana desa," ungkap Isa.

Selain itu, ia menambahkan bahwa meskipun desa memiliki hak dalam dana desa dan alokasi dana desa, namun harus memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ini terkait pertanggungjawaban yang benar-benar perlu dipahami serta dilaksanakan dengan dasar yang sesuai. Maka untuk ini, para kepala desa diundang untuk mengikuti kegiatan ini agar nanti pelaporannya dapat dipahami, yang diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih tertib serta tepat sasaran," tambahnya.

Sementara itu, Kajari Sekadau, Zein Yusri Munggaran, menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu program kerja Bidang Intelijen dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, yang diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Korupsi merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan dengan menggunakan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melanggar hukum, dan bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip moral. Hal ini dijelaskan oleh Zein Yusri Munggaran, Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau memaparkan materi tentang Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sekadau. (*)

Gubernur Sutarmidji Kembali Serahkan 52 Unit Kendaraan Bermotor ke Desa Mandiri Kubu Raya

Indokalbar    Jumat, Maret 03, 2023    Comment   

Gubernur Sutarmidji Kembali Serahkan 52 Unit Kendaraan Bermotor ke Desa Mandiri Kubu Raya

Gubernur Sutarmidji Kembali Serahkan 52 Unit Kendaraan Bermotor ke Desa Mandiri Kubu Raya.

PONTIANAK, INDOKALBAR.com - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberikan reward kepada Desa Mandiri di Kabupaten Kubu Raya dengan menyerahkan 52 unit kendaraan bermotor kepada Kepala Desa di Kawasan Wisata Cafe Amalzone Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, pada hari Kamis (2/3/2023).

"Dalam rangka memberikan reward berprestasi bagi Desa Mandiri di Kabupaten Kubu Raya, saya serahkan 42 unit hari ini di sini (Cafe Amalzone), yang 10 unitnya telah diserahkan pada saat Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalbar tempo hari, sehingga jumlah totalnya menjadi 52 unit kendaraan bermotor," jelas Gubernur.

Gubernur Sutarmidji Kembali Serahkan 52 Unit Kendaraan Bermotor ke Desa Mandiri Kubu Raya.

Gubernur berharap agar seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya dapat menjadi Desa Mandiri sehingga prestasi seperti penurunan angka kemiskinan dan stunting dapat ditingkatkan.

"Karena ada 54 indikator yang sama dengan program untuk mencapai pada bidang-bidang tersebut, semuanya akan selaras," harap H. Sutarmidji.

Gubernur Sutarmidji juga meminta kepada seluruh Kepala Desa yang hadir untuk berlomba-lomba dalam percepatan pembangunan di desa mereka.

"Kita harus melihat terobosan-terobosan apa yang bisa dicapai, kalau sudah menjadi bagian dari tugas kita, maka kita akan bekerja bagaimana meningkatkan nilai (value) suatu wilayah/kawasan. Saya menyarankan agar data yang digunakan dalam membangun desa harus lengkap dan valid," tutup Gubernur Sutarmidji.

Gubernur Sutarmidji Kembali Serahkan 52 Unit Kendaraan Bermotor ke Desa Mandiri Kubu Raya.

Penyerahan kendaraan bermotor tersebut turut disaksikan oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Kalbar, Aulia Chandra, S.STP., Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar, Sefpri Kurniadi, S.STP., dan jajaran dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. (wnd)

Editor: Yakop

Rapat Koordinasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan di Kalbar

Indokalbar    Kamis, Maret 02, 2023    Comment   

Rapat Koordinasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan di Kalbar

Rapat Koordinasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan di Kalbar.

PONTIANAK, INDOKALBAR.com - IPM Bidang Kesehatan salah satu indikatornya angka harapan hidup. Oleh karenanya untuk menghitung hal tersebut berdasarkan angka kematian ibu dan bayi. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., saat membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan di Kalimantan Barat  di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (2/3/2023).

"Kita selalu berusaha memastikan dan memperhatikan perkembangan ibu dan anak dengan baik. Makanya, kita terus mendorong agar fasilitas, sarana dan prasarana, kemudian tenaga kesehatan dan penunjang terkait agar benar-benar dapat melayani dengan sebaik-baiknya agar ibu yang hamil dan melahirkan dapat selalu sehat sehingga usia harapan hidup bisa lebih panjang," ungkap Harisson.

Selain itu Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas dibidang pelayanan-pelayanan kesehatan baik dari tingkat bayi, remaja, dan dewasa hingga lansia agar dapat terjaga dengan baik kesehatannya dengan harapan bisa memiliki umur yang lebih panjang.

"Kita pastikan Pemerintah tidak diam dan akan berupaya maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan terutama di bidang kesehatan," terangnya.

Kemudian dirinya menjelaskan untuk capaian IPM Provinsi Kalbar Tahun 2022 pada dimensi kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup mencapai angka 71,02. Dimana angka tersebut masih dibawah rata-rata Nasional 71.85. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang konkrit dalam meningkatkan IPM khususnya bidang kesehatan.

"Saya mengharapkan semua perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota se- Kalbar memberikan perhatian yang serius untuk terus berupaya berkoordinasi dalam rangka mengidentifikasi berbagai permasalahan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan IPM Provinsi Kalbar," pungkasnya.

Turut hadir pada Rakor tersebut Asisten I Bidang  Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Kalbar, Kepala Perangkat Daerah terkait di Prov. Kalbar, dan Kepala Dinas Kesehatan se- Kalbar. (aws)

Gubernur Sutarmidji Apresiasi Audisi Qori Cilik Indonesia Season 2

Indokalbar    Kamis, Maret 02, 2023    Comment   

Gubernur Sutarmidji Apresiasi Audisi Qori Cilik Indonesia Season 2

Gubernur Sutarmidji Apresiasi Audisi Qori Cilik Indonesia Season 2. (Adpim Pemprov Kalbar)

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menghadiri Audisi Qori Cilik Indonesia Season 2, di Aula Serbaguna Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kamis (2/3/2023).

Orang nomor satu di Kalbar ini mengapresiasi dan mendukung  Penyelenggaraan lomba membaca Al Qur’an bagi anak-anak yang digelar oleh pihak SCTV dan Ajwa TV. 

Kegiatan Audisi tersebut, menurutnya sangat baik dan perlu digaungkan ke masyarakat, khususnya masyarakat Kalbar untuk mendorong semangat generasi muda Muslim guna mempelajari, memahami dan mencintai kitab suci Al Qur’an dengan harapan akan terwujudnya generasi-generasi Qur’ani yang berprestasi sampai ditingkat Nasional dari Provinsi Kalbar.

“Alhamdulilah pihak panitia dari SCTV dan Ajwa TV, memilih Kota Pontianak Provinsi Kalbar yang telah memilih salah satu daerah mengadakan Audisi Qori Cilik Indonesia. Saya selaku Gubernur sangat berterimakasih dan ini memberi semangat kepada anak-anak dan LPTQ Kalbar yang seiring dengan program Pemerintah Provinsi melahirkan 5.000 Hafidz Al Qur’an, dan Alhamdulillah sekarang yang sedang menghafal ada 7.400 orang serta sekitar 1.300 orang sudah diwisuda,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar sudah melakukan program untuk membangun rumah-rumah tahfidz Al Qur’an yang kian banyak dan tersebar di seluruh daerah yang ada di Kalbar.

“Dan semangat daerah (Pemprov Kalbar) untuk membangun rumah-rumah tahfidz Al Qur’an, Alhamdulillah seluruh Kalbar sudah semakin banyak dan ini akan menjadi bekal mereka untuk menatap kehidupan masa depan. Karena tantangan masa depan itu hanya bisa di filter dengan pemahaman ajaran agama, bagi agama Islam Al Qur’an bisa menjadi pedoman hidup serta menginspirasi bagi generasi muda,” ujarnya.

Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalbar memberikan kepercayaan penuh kepada dewan juri dan panitia untuk bekerja secara profesional serta bertanggung jawab dalam acara audisi Qori Cilik Indonesia Season 2 ini,  selain mencari bibit-bibit Qur’ani yang akan mewakili Provinsi Kalbar di tingkat nasional.

“Ajang ini juga untuk mengetahui sampai sejauh mana penguasaan dan pengalaman aqidah yang terkandung dalam Al Qur’an serta untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan membawa kemaslahatan umat khususnya umat Islam di Kalbar,” pungkasnya.(aws)

Selama 21 Hari, Polres Sekadau Gelar Operasi Bina Karuna Kapuas 2023

Indokalbar    Kamis, Maret 02, 2023    Comment   

Selama 21 Hari, Polres Sekadau Gelar Operasi Bina Karuna Kapuas 2023

Polres Sekadau Gelar Operasi Bina Karuna Kapuas 2023. (Humas Polres Sekadau)

SEKADAU, KALBAR – Polres Sekadau melaksanakan apel gelar pasukan operasi Bina Karuna Kapuas 2023 Tahap I dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis 2 Maret 2023.

Selaku Inspketur apel, Wakapolres Sekadau Kompol Hoerrudin menyampaikan amanat Kapolda Kalbar sehubungan dengan pelaksanaan operasi selama 21 hari mulai tanggal 2 hingga 22 Maret 2023.

Ia menyampaikan, apel gelar pasukan penting dalam menyikapi perkembangan situasi terkait pencegahan karhutla yang jika dibiarkan akan berdampak pada bencana kabut asap yang mengganggu kegiatan masyarakat, perekonomian, penerbangan, transportasi dan lainnya.

Lebih lanjut disampaikan, Operasi Bina Karuna Kapuas 2023 tahap I mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif didukung kegiatan deteksi, namun apabila ditemukan pelanggaran atau tindak pidana karhutla akan dilakukan penegakan hukum.

"Dalam hal ini diperlukan sinergitas stakeholder terkait. Satgas pencegahan karhutla mampu menggerakkan masyarakat bersama 3 pilar desa didukung tim penyuluh dari instansi terkait dan potensi masyarakat, perusahaan termasuk kelompok peduli api," tuturnya.

Terkait upaya pencegahan karhutla, seluruh personel yang terlibat dalam satgas operasi hendaknya bekerjasama dengan seluruh potensi yang ada dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan, membagikan selebaran himbauan dan spanduk secara masif.

"Lakukan pertemuan dengan kelompok tani dan masyarakat yang bertani atau berkebun, galang seluruh komponen untuk ikut serta dan aktif berperan dalam upaya pencegahan karhutla," kata Wakapolres Sekadau. 

Selain itu, pahami secara pasti aturan hukum terkait karhutla, sampaikan secara jelas pada masyarakat dampak negatif dari karhutla dan resiko hukum yang akan diterima apabila terbukti melanggar atau melakukan tindak pidana karhutla.

Berlangsung di halaman Mapolres Sekadau, peserta apel gelar pasukan dalam operasi Bina Karuna Kapuas 2023 tahap I terdiri dari pleton Polri - TNI, Damkar, BPBD, POM dan Rapi 13 wilayah Sekadau.

(Yakop/Mul)

Sekda Kalbar Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Demi Tingkatkan Perekonomian

Indokalbar    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Sekda Kalbar Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Demi Tingkatkan Perekonomian

Sekda Kalbar Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Demi Tingkatkan Perekonomian. (Adpim Pemprov Kalbar)

PONTIANAK, KALBAR - Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertifikat Hak Milik Redistribusi Tanah dan Aset Pemerintah Kabupaten/Kota di Aula Khatulistiwa Kantor Wilayah ATR/BPN Perwakilan Kalbar, Rabu (1/3/2023).

Penyerahan Sertifikat ini turut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., Plt. Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn., Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Cornelis, M.H., dan para Forkopimda Kalbar.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/BPN mengungkapkan,  pembagian Sertifikat hari ini merupakan pembagian kepada masyarakat yang sudah menetap di wilayah kawasan hutan itu selama puluhan tahun.

"Sehingga hari ini kita serahkan Sertifikat itu dan kami juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan Sertifikat itu untuk meningkatkan ekonomi mereka," ungkap Hadi Tjahjanto.

Selain menyerahkan Sertifikat Redistribusi Tanah, Menteri ATR/BPN menyerahkan Sertifikat PTSL yang mana kondisi PTSL saat ini sudah mencapai 65%.

"Jadi kurang lebih 35% ini akan kita kejar sampai akhir tahun 2024 atau  tahun 2025 dan ini harus selesai," ujar Menteri ATR/BPN RI.

Tak hanya itu, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan Sertifikat Aset Pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk membangun sekolah maupun jalan.

"Program Agraria yang ada di Kalbar ini harus terus dilaksanakan, khususnya yang merambah ke masyarakat yang saat ini hidup di kawasan hutan, agar masyarakat benar-benar mendapatkan hak atas tanah dan hak ekonomi masyarakat," tutup Hadi Tjahjanto. (wnd)

Pemprov Kalbar Kembali Tercepat Serahkan LKPD Kepada BPK RI Tahun ini

Indokalbar    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Pemprov Kalbar Kembali Tercepat Serahkan LKPD Kepada BPK RI Tahun ini

Pemprov Kalbar Kembali Tercepat Serahkan LKPD Kepada BPK RI Tahun ini.

PONTIANAK, KALBAR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi yang tercepat diantara Provinsi kawasan Timur Indonesia, saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD Pemprov Kalbar untuk tahun anggaran 2022 tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, Rabu (1/3/2023).

Penyerahan LKPD ini lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Padahal, Pemerintah Daerah diberikan waktu maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Alhamdulillah Kalbar bisa menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lebih cepat satu bulan dari waktu yang telah ditentukan, 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tercepat seperti sebelum-sebelumnya,” ungkap Sutarmidji dengan bangga.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemprov Kalbar pada tahun ini bisa dibilang lebih cepat, jika dibanding dengan Provinsi di kawasan timur Indonesia. Hal ini dilakukan agar memudahkan pekerjaan di tahun berjalan.

Dirinya menilai, hal itu perlu agar pekerjaan di 2023 sudah tidak lagi terbebani terkait pelaporan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Apalagi dirinya juga menerangkan bahwa ada banyak pekerjaan yang sudah menanti. Gubernur Kalbar berharap dengan cepatnya pelaporan tersebut, apa yang menjadi kekurangan juga segera diketahui untuk diperbaiki.

 ”Memang saya instruksikan untuk segera dibuat, dan laporannya segera disampaikan. Karena cepat dilaporkan, juga bisa segera diaudit dan segera ditindaklanjuti juga. Harapannya, kekurangan tidak terulang. LKPD Pemprov Kalbar memang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih terdapat sejumlah catatan dari BPK. Kita berharap, Pemprov Kalbar kembali meraih opini WTP untuk pelaporan tahun anggaran  2022", pungkasnya.(rfa)

Pemkab Ketapang Fasilitasi Pelatihan Khatib Se-Kabupaten Ketapang Tahun 2023

Indokalbar    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Pemkab Ketapang Fasilitasi Pelatihan Khatib Se-Kabupaten Ketapang Tahun 2023

Pemkab Ketapang Fasilitasi Pelatihan Khatib Se-Kabupaten Ketapang Tahun 2023. (Prokopim Setda Ketapang)

Ketapang, Kalbar - Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran Khatib di Masyarakat Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Setda Ketapang fasilitasi Pelatihan Khatib se-Kabupaten Ketapang.

Kegiatan pelatihan ini dibuka resmi Wakil Bupati Ketapang melalui Staff Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs. Maryadi Asmuie, MM, pada Selasa (28/02/2023) bertempat di Aula Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang.

"Dengan adanya pelatihan ini, dapat memberdayakan dan meningkatkan peran khatib di Masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang yang kita cintai ini," ujar Beliau saat membacakan sambutan Wakil Bupati Ketapang.

Lebih lanjut dikatakan Beliau dengan terbatasnya petugas khatib di Masjid dalam pelaksanaan shalat Jum'at maupun hari raya maka kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk dapat mengatasi keterbatasan petugas khatib sehingga dalam menyampaikan khutbah petugas selalu siap dan tidak ada lagi kekurangan khatib.

"Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Ketapang, terutama dalam bidang keagamaan, pelatihan ini dirasa penting dan merupakan tuntunan agama," ujarnya.

Selanjutnya Beliau berharap agar materi khutbah yang disampaikan, tidak mengandung unsur propaganda, khilafah/ perbedaan atau merendahkan pihak tertentu, sehingga tidak menimbulkan perpecahan.

"Sampaikanlah pesan khutbah tentang ajaran Islam yang rahmatan Lil'aalamiin, sehingga dapat menyatukan umat," ucapnya.

"Saya menitipkan pesan kepada para peserta pelatihan, agar berperan aktif bersama pemerintah dalam menyampaikan program-program pembangunan yang sudah dan tengah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang," lanjutnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Setda H. Munizar, S.Pd. I yang juga ketua panitia mengatakan bahwa kegiatan pelatihan khatib ini diikuti sebanyak 100 orang dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Ketapang.

"Kegiatan ini diadakan selama dua hari dari tanggal 27 Februari sampai 28 Februari tahun 2023, sebagian peserta ada menginap di hotel yang disiapkan panitia," ujar Beliau. 

Selain itu, Beliau mengatakan tujuan dari kegiatan ini disamping menjalin silaturahmi antar pengurus masjid di Kabupaten Ketapang juga karena ingin menyamakan satu persepsi terkait khatib

"Kita melihat kondisi dilapangan banyak macam-macam penyampaian khatib ketika membaca khotbah. Jadi saya harap juga yang punya banyak pengalaman untuk sharing dan tampil didepan dan memberikan masukan, saran dan pendapat serta berbagi ilmu kepada yang lain juga kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang," pungkasnya.

(Muzahidin/Nuh)

Cek Lokasi Dugaan PETI, Polres Sekadau Tak Temukan Aktivitas Tambang Ilegal

Indokalbar    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Cek Lokasi Dugaan PETI, Polres Sekadau Tak Temukan Aktivitas Tambang Ilegal

Cek Lokasi Dugaan PETI, Polres Sekadau Tak Temukan Aktivitas Tambang Ilegal.

SEKADAU, KALBAR - Tim Satreskrim Polres Sekadau bergerak cepat melakukan pengecekan ke lokasi-lokasi yang diduga ada aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pengecekan ini dilakukan menyusul informasi yang beredar di media sosial terkait adanya aktivitas PETI di wilayah Kecamatan Nanga Taman. 

"Setelah kita dapat informasi, tim langsung mengecek ke lokasi, termasuk ke jalur sungai seperti informasi yang dimaksud," ujar Kapolres Sekadau, AKBP Suyono, melalui Kasat Reskrim Polres Sekadau, Iptu Rahmad Kartono, Rabu, 1 Maret 2023.

Rahmad mengatakan, dari hasil pengecekan yang dilakukan Satreskrim Polres Sekadau bersama Polsek Nanga Taman tidak didapati aktivitas PETI.

"Di wilayah situ tidak ditemukan alat maupun kegiatan PETI. Masyarakat di sana juga menyatakan aktivitas PETI sudah tidak ada lagi," tegas Rahmad. 

Kendati demikian, Rahmad mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Ia juga meminta masyarakat untuk melapor bila menemukan adanya aktivitas PETI di wilayahnya. 

"Jika memang terbukti, kita akan tindak tegas," pungkas Rahmad.

(Yakop/Fk)

Tulisan Taman Love Bengkayang Hilang Huruf G dan NG, Ketua LP3KRI Bengkayang Angkat Bicara

Indokalbar    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Tulisan Taman Love Bengkayang Hilang Huruf G dan NG, Ketua LP3KRI Bengkayang Angkat Bicara

Love Bengkayang.

Bengkayang, Kalbar - Tiga huruf pada tulisan BENGKAYANG di Jalan Tabrani Pasar tengah kabupaten bengkayang, kalimantan barat hilang. Dan saat ini tulisan tersebut hanya menyisakan tujuh huruf.

Dari Pantauan Awak Media ini di lapangan membenarkan bahwasanya tulisan taman 'lOVE BENGKAYANG' yang terletak di jalan tabrani hilang entah dimana sehingga terbaca 'BENKAYA'. Hanya bagi warga sekitar pasar Bengkayang yang tahu jika huruf G dan NG hilang, sementara untuk warga luar Bengkayang tidak tahu. 

Ketua LP3KRI Kabupaten Bengkayang Albert Hidayat ketika diwawancarai oleh awak media menyebutkan kurangnya pengawasan dari instansi terkait sehingga ada bagian yang hilang begitu saja.

"Seharusnya pihak terkait lebih meningkatkan pengawasan sehingga apa yang menjadi icon kota tetap dilestarikan. Sementara dari segi kwalitas pembangunannya juga menurut saya patut dipertanyakan khususnya Kepada kontraktornya sebagai Pelaksana di Lapangan," Ujar Albert Hidayat, Rabu (1/3/2023).

Albert juga berharap kedepannya Dinas Tata Ruang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkayang untuk dengan segera merenovasi kembali taman kota bengkayang yang bertuliskan LOVE BENGKAYANG. 

"Saya juga berharap semoga penataan kota bengkayang kedepannya bisa lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat buat masyarakat bengkayang dan sekitarnya," Harapnya.

Ketua LP3KRI Kabupaten Bengkayang Albert Hidayat juga mohon kepada masyarakat kabupaten bengkayang untuk selalu mendukung program pemerintah supaya lebih baik lagi dan mengangkat nama baik Kabupaten Bengkayang.

Ditempat yang berbeda awak media juga mewawancarai salah seorang warga bengkayang yang namanya juga tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, hilangnya huruf G dan NG tersebut sudah lama terjadi.

Warga pun berharap ada perbaikan segera dari pemerintah daerah kabupaten bengkayang huruf yang bertuliskan LOVE BENGKAYANG. Selain menambahkan kecantikan kota, perbaikan di Taman Kota bengkayang juga bisa menambah kenyamanan bagi warga untuk nyantai.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Dinas Tata Ruang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkayang.

Oleh : Rinto Andreas

Editor : R. Hermanto 

Gubernur Kalbar Pimpin RUPS Tahun Buku 2022

Indokalbar    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Gubernur Kalbar Pimpin RUPS Tahun Buku 2022

Gubernur Kalbar Pimpin RUPS Tahun Buku 2022.

PONTIANAK -  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., sekaligus memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Aula Garuda Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Pemprov Kalbar, Selasa (28/2/2023).

Gubernur Kalbar Pimpin RUPS Tahun Buku 2022.

RUPS tersebut, turut dihadiri Komisaris Utama Bank Kalbar Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. Didi Haryono, S.H., M.H., Komisaris Bank Kalbar, Prof. Dr. Eddy Suratman, S.E., M.A., Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, S.E., M.M., beserta jajarannya dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat.(wnd)

Pemda Dukungan Kegiatan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sekadau

Indokalbar    Selasa, Februari 28, 2023    Comment   

Pemda Dukungan Kegiatan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sekadau

kegiatan sosialisasi Pengendalian gratifikasi dan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Sekadau, Kalbar – Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau mendukung sepenuhnya kegiatan pemberantasan korupsi di Kabupaten Sekadau.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sekadau Aron usai pembukaan kegiatan sosialisasi Pengendalian gratifikasi dan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) bertempat di Aula Serbaguna lantai 2 kantor Bupati Sekadau. Selasa (28/2/2023)

"Saya mengajak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih," kata Aron.

"Saya berharap kegiatan ini dapat memperluas wawasan, menyamakan persepsi, memunculkan ide, menyusun langkah dan terobosan yang positif dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau," tambahnya.

Aron juga mengatakan kegiatan ini memberikan wawasan, Dari yang tidak tahu terkait aturan gratifikasi menjadi tahu, sehingga seluruh Aparatur Pemerintah mendapatkan pemahaman yang benar.

"Langkah ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan Good and Clean Government atau pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik," ujarnya. 

"Saya mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk menyampaikan tentang gratifikasi ini sehingga masyarakat juga tidak membiasakan memberikan imbalan kepada Aparatur Pemerintah," pungkasnya. 

(Yakop/V)